Pakar Hukum: Polemik Kompol Rossa akibat Firli Sepelekan Polri dan KPK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 19 Februari 2020
Pakar Hukum: Polemik Kompol Rossa akibat Firli Sepelekan Polri dan KPK

Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar (Foto: fh.trisakti.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Rossa Purbo Bekti akhirnya membuat surat keberatan kepada pimpinan lembaga antirasuah lantaran tak terima dimutasi ke institusi asalnya Polri.

Surat keberatan itu dilayangkan Kompol Rossa setelah mengetahui bahwa mutasi yang dilakukan Firli Bahuri Cs dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Baca Juga:

KPK Kukuh Kembalikan Kompol Rosa ke Polri, Ada Apa?

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, polemik pengembalian Kompol Rossa ke Korps Bhayangkara akibat Firli menyepelekan peran Polri dan KPK. Firli, meski menjabat Ketua KPK masih berstatus perwira tinggi Polri aktif berpangkat jenderal bintang tiga.

"Inilah akibatnya jika pejabat negara aktif di polisi yang juga menjabat Ketua KPK. Ada kecenderungan menganggap enteng bahkan bisa mengecilkan peran lembaga," kata Fickar saat dikonfirmasi, Selasa (18/2).

Logo KPK. Foto: ANTARA
Logo KPK. Foto: ANTARA

Menurut Fickar, hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan sehingga Filri bertindak sewenang-wenang mencatut nama Kapolri

"Sadar atau tidak sudah bertindak sewenang-wenang mencatut nama atasan yakni Kapolri," ujarnya.

Baca Juga:

Kompol Rossa Enggan Gunakan Gaji dari KPK Karena Statusnya Belum Jelas

Fickar mengapresiasi langkah yang diambil Kompol Rossa. Merujuk UU ASN, kata Fickar, seseorang bisa mengajukan keberatan melalui proses administrasi baik kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan maupun kepada atasannya.

"Ini langkah bagus dan elegan dalam konteks negara demokratis yang memang menyediakan forum untuk ini melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)," tutup Fickar. (Pon)

Baca Juga:

Masih Berstatus Penyidik KPK, Mabes Polri Kembalikan Kompol Rossa ke KPK

#KPK #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Bagikan