Pakar Hukum Pesimistis KPK Pimpinan Firli Cs Bisa Lebih Baik dari Periode Sekarang

MerahPutih.Com - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, di negara demokrasi manapun, termasuk di Indonesia, hukum selalu kalah dengan politik.

Hal ini disebutnya, juga berlaku bagi KPK dalam proses hukum kasus korupsi. Ia menilai, komisi antirasuah itu tidak akan berbuat banyak saat berhadapan dengan kekuatan politik.

Baca Juga:

Dengan Pimpinan Baru, Tidak Ada Alasan Bagi KPK Untuk Takut Ungkap Kasus Besar

Margarito mengaku tidak terlalu berharap banyak kepada pimpinan KPK yang baru, Komjen Firli Bahuri cs dalam penegakkan hukum kasus korupsi, terutama kasus-kasus besar seperti kasus BLBI, dan Bank Century, dan kasus e-KTP.

"Karena setiap penegakkan hukum, setiap kasus besar itu pasti punya dimensi politik, itu pasti, dan hukum selalu kalah dengan politik. Dia akan lumpuh ketika berhadapan dengan orang kuat secara politik," kata Margarito dalam diskusi publik bertajuk 'KPK di Persimpangan Jalan, Antara Politik dan Hukum' yang digelar oleh Lembaga Advokasi Untuk Demokrasi dan Pembangunan (LANDEP) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Ia berujar, hampir di seluruh negara demokrasi hukum itu diatur, dituntun oleh politik sehingga hukum tidak pernah mampu melawan.

"Jangankan kasus di Indonesia, kasus yang di raja demokrasi sekalipun hukum itu diatur oleh politik.
Karena itu tidak mungkin KPK bisa menerobos itu (kasus besar)," sambungnya.

Margarito menilai, dimensi politik dalam kasus besar seperti BLBI, dan Bank Century dan kasus e-KTP sangat tinggi. Sehingga, lanjutnya, kasus-kasus tersebut hanya akan timbul tenggelam tapi tidak benar-benar mampu dituntaskan oleh KPK karena berbenturan dengan kekuatan politik yang begitu kuat.

Baca Juga:

Pimpinan KPK Berharap Firli Cs Dorong Penuntasan Kasus Novel Baswedan

"Kasus Century, e-KTP dan macam- macam itu dimensi politiknya tinggi sekali. Tidak mungkin itu tuntas karena soal politik begitu kuat, dan saya tidak melihat ada potensi KPK berani menerobos batas itu, tidak mungkin," jelas Margarito.

"Ya (kasus-kasus besar) begitu-begitu aja, sekedar ada, timbul tenggelam timbul tenggelam, bikin rame doang, tidak kurang dan tidak lebih. Karena tidak mungkin menembus batas kekuatan politik itu," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Saut Situmorang Berharap Jumlah Pegawai KPK yang Mundur Tak Bertambah