Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Fenomena politik adu domba melalui manipulasi informasi digital kini mengancam stabilitas nasional pasca-peristiwa penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Pakar Geopolitik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rasminto, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh spekulasi liar yang bertujuan memecah belah bangsa.
Baca juga:
Komisi XIII DPR Desak LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Andrie Yunus
Bahaya Manipulasi AI dan Hoaks Identitas
Insiden yang terjadi pada Kamis (12/3) malam tersebut kini dibayangi oleh peredaran informasi palsu di media sosial. Rasminto menyoroti munculnya foto identitas yang diklaim sebagai anggota intelijen militer, padahal pihak Polri telah mengonfirmasi bahwa gambar tersebut adalah hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
"Dalam perspektif geopolitik dan perang informasi modern, peristiwa sensitif seringkali dimanfaatkan untuk membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat. Karena itu publik harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik adu domba," ujar Rasminto, Senin (16/3).
Menurutnya, penggunaan teknologi AI untuk menyudutkan institusi negara merupakan ancaman serius bagi opini publik. Penyebaran hasil rekayasa digital yang dijadikan dasar tuduhan terhadap instansi tertentu dinilai sebagai langkah yang sangat menyesatkan.
Menjaga Kemanunggalan TNI dan Rakyat
Lebih lanjut, Rasminto menyayangkan adanya narasi yang langsung menyerang kredibilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa bukti yang autentik. Tuduhan tanpa dasar tersebut dianggap dapat mencederai hubungan harmonis antara militer dan masyarakat yang selama ini menjadi pilar pertahanan.
"Kemanunggalan TNI dan rakyat adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional. Tuduhan yang tidak berdasar terhadap TNI bukan hanya menyakiti institusi militer, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik dan kohesi nasional kita sebagai sebuah bangsa," tegasnya.
Baca juga:
DPR RI Murka, Minta Polri Jangan Cuma Tangkap Eksekutor Teror Air Keras Andrie Yunus
Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan proses penyelidikan objektif. Masyarakat diminta memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada hasil investigasi resmi.
Rasminto mengajak semua elemen untuk menjaga kewarasan publik agar sejarah kelam devide et impera tidak terulang di era digital.
