PA 212 Desak Presiden Jokowi Copot Kapolri Tito Karnavian

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 01 Februari 2018
PA 212 Desak Presiden Jokowi Copot Kapolri Tito Karnavian

Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat pelantikan di Istana Negara, Rabu (13/7) (Foto: Twitter @KemensetnegRI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persaudaraan Alumni 212 mendesak Presiden Jokowi segera mengganti Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena dinilai telah melecehkan umat Islam.

Pernyataan ini ditegaskan PA 212 menyusul tersebarnya video pidato Tito yang menyebut hanya NU dan Muhammadiyah paling berjasa bagi bangsa. Ketua PA 212 Slamet Maarif meminta Presiden Joko Widodo segera mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Kami minta pada Presiden Jokowi supaya Kapolri Tito Karnavian segera dicopot dari jabatannya. Karena kami yakin masih ada perwira tinggi Polri yang betul-betul Pancasilais, paham sejarah bangsa sendiri, tidak membenci Islam serta bersahabat dengan umat Islam," ujar Slamet melalui keterangan persnya kepada awak media, Kamis (1/2).

Menurutnya, umat Islam sudah sangat disudutkan dengan peristiwa-peristiwa lalu, seperti kasus Ahok, Viktor Laiskodat dan sekarang muncul lagi pernyataan Jenderal Tito.

"Kami juga mendesak Kapolri meminta maaf kepada seluruh umat Islam di luar NU dan Muhammadiyah," tandasnya.

Sebelumnya, beredar video pidato sambutan Kapolri saat Halaqoh di pesantren milik KH Ma'ruf Amin yang berlokasi di Serang-Banten.

Kapolri mengklarifikasi bahwa pidato tersebut berlangsung setahun lalu, 8 Februari 2017. Anehnya, baru muncul sekarang dan telah dipotong. (Fdi)

Baca juga berita lain terkait pidato Jenderal Tito Karnavian: Pidato Kapolri Viral, Din Syamsudin Mengaku Tito Sudah Klarifikasi

#KPK #Pajak #Ditjen Pajak #Saut Situmorang #Robert Pakpahan #Presiden Joko Widodo #Kapolri #Tito Karnavian #Presidium Alumni 212
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Indonesia
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Perusahaan baja yang terduga menunggak pajak itu berasal dari negara yang berbeda. Selain China, Purbaya menyebut juga ada perusahaan yang berasal dari Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
KPK menggeledah kantor PT Wanatiara Persada terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak KPP Madya Jakarta Utara dan menyita dokumen serta barang elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Indonesia
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK belum menahan tersangka kasus korupsi dana CSR BI dan OJK. MAKI menilai KPK tidak serius dan berencana melayangkan somasi serta melapor ke Dewas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
Indonesia
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menegaskan dugaan suap pegawai pajak merupakan abuse of power dan mendukung penegakan hukum serta reformasi DJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Indonesia
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Membersihkan oknum justru menguatkan pondasi negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Indonesia
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
Uang yang disita penyidik KPK diduga bersumber dari tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
Indonesia
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Penggeledahan kantor DJP Kemenkeu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Bagikan