Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peringatan keras datang dari lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings, yang merevisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi guna menghindari potensi pelarian modal dan meningkatnya beban bunga utang negara.

Menurut Marwan, perubahan status outlook ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sinyal serius bagi kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Stabilitas kebijakan adalah faktor kunci. Jika kepercayaan investor runtuh, biaya pinjaman negara akan meroket dan pembayaran bunga utang bakal memakan ruang fiskal kita,” ujar Marwan di Jakarta, Jumat (6/3).

Baca juga:

Sensus Ekonomi 2026 Bakal Menyasar Langsung Pelaku Usaha, Mahasiswa Dikerahkan

Dalam laporannya, Fitch memproyeksikan defisit anggaran Indonesia pada 2026 dapat mencapai 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai melampaui target pemerintah yang berada di kisaran 2,7 persen dari PDB.

Tekanan fiskal tersebut diperkirakan muncul akibat melambatnya penerimaan negara di tengah rencana peningkatan belanja sosial pemerintah.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan dapat menyerap anggaran hingga 1,3 persen dari PDB.

Marwan mengingatkan agar berbagai program populis tidak sampai mengorbankan disiplin fiskal yang selama ini menjadi fondasi stabilitas ekonomi Indonesia.

“Program strategis untuk kesejahteraan memang penting, tetapi tanpa perencanaan fiskal yang matang, program tersebut justru bisa menjadi beban yang menggoyang stabilitas ekonomi nasional,” tegas mantan Menteri Desa tersebut.

Baca juga:

1 Juta Sarjana Masih Menganggur, UI Dorong Kearifan Lokal Jadi Solusi Ekonomi Baru

Ia menilai, jika pemerintah gagal merespons sinyal negatif dari Fitch, dampaknya bisa langsung terasa di pasar keuangan. Mulai dari meningkatnya volatilitas nilai tukar hingga melambatnya arus investasi asing yang masuk ke sektor riil.

Karena itu, Marwan mendorong penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kebijakan moneter di Bank Indonesia untuk menjaga kredibilitas ekonomi nasional.

“Jangan tunggu sampai peringkat kita benar-benar turun. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan terukur dan tidak merusak kesehatan APBN,” pungkasnya. (Pon)

#Ekonomi #Utang Negara #APBN #Komisi XI DPR #Fitch Ratings
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
DPR resmi mengesahkan APBN 2027 senilai Rp 4.106,3 triliun yang mencetak rekor terbesar sejarah RI dengan alokasi anggaran tertinggi untuk Badan Gizi Nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Komitmen itu terlihat pada target defisit dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Indonesia
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun, tumbuh 29 persen. Belanja K/L tumbuh 33 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Indonesia
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Badan Gizi Nasional (BGN) merealisasikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp139,77 triliun per 16 September 2026, sambil mengeksekusi refocusing penerima manfaat
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Indonesia
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Prospek tersebut berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya tetap kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Berita Foto
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 16 September 2026
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Indonesia
Bukan Sekadar Rapi di Atas Kertas, Ini Tantangan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas meminta Menkeu Suahasil Nazara mempercepat penyerapan anggaran dan mendorong sektor riil.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 September 2026
Bukan Sekadar Rapi di Atas Kertas, Ini Tantangan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Bagikan