Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Peringatan keras datang dari lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings, yang merevisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi guna menghindari potensi pelarian modal dan meningkatnya beban bunga utang negara.
Menurut Marwan, perubahan status outlook ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sinyal serius bagi kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Stabilitas kebijakan adalah faktor kunci. Jika kepercayaan investor runtuh, biaya pinjaman negara akan meroket dan pembayaran bunga utang bakal memakan ruang fiskal kita,” ujar Marwan di Jakarta, Jumat (6/3).
Baca juga:
Sensus Ekonomi 2026 Bakal Menyasar Langsung Pelaku Usaha, Mahasiswa Dikerahkan
Dalam laporannya, Fitch memproyeksikan defisit anggaran Indonesia pada 2026 dapat mencapai 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai melampaui target pemerintah yang berada di kisaran 2,7 persen dari PDB.
Tekanan fiskal tersebut diperkirakan muncul akibat melambatnya penerimaan negara di tengah rencana peningkatan belanja sosial pemerintah.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan dapat menyerap anggaran hingga 1,3 persen dari PDB.
Marwan mengingatkan agar berbagai program populis tidak sampai mengorbankan disiplin fiskal yang selama ini menjadi fondasi stabilitas ekonomi Indonesia.
“Program strategis untuk kesejahteraan memang penting, tetapi tanpa perencanaan fiskal yang matang, program tersebut justru bisa menjadi beban yang menggoyang stabilitas ekonomi nasional,” tegas mantan Menteri Desa tersebut.
Baca juga:
1 Juta Sarjana Masih Menganggur, UI Dorong Kearifan Lokal Jadi Solusi Ekonomi Baru
Ia menilai, jika pemerintah gagal merespons sinyal negatif dari Fitch, dampaknya bisa langsung terasa di pasar keuangan. Mulai dari meningkatnya volatilitas nilai tukar hingga melambatnya arus investasi asing yang masuk ke sektor riil.
Karena itu, Marwan mendorong penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kebijakan moneter di Bank Indonesia untuk menjaga kredibilitas ekonomi nasional.
“Jangan tunggu sampai peringkat kita benar-benar turun. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan terukur dan tidak merusak kesehatan APBN,” pungkasnya. (Pon)
