Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peringatan keras datang dari lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings, yang merevisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi guna menghindari potensi pelarian modal dan meningkatnya beban bunga utang negara.

Menurut Marwan, perubahan status outlook ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sinyal serius bagi kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Stabilitas kebijakan adalah faktor kunci. Jika kepercayaan investor runtuh, biaya pinjaman negara akan meroket dan pembayaran bunga utang bakal memakan ruang fiskal kita,” ujar Marwan di Jakarta, Jumat (6/3).

Baca juga:

Sensus Ekonomi 2026 Bakal Menyasar Langsung Pelaku Usaha, Mahasiswa Dikerahkan

Dalam laporannya, Fitch memproyeksikan defisit anggaran Indonesia pada 2026 dapat mencapai 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai melampaui target pemerintah yang berada di kisaran 2,7 persen dari PDB.

Tekanan fiskal tersebut diperkirakan muncul akibat melambatnya penerimaan negara di tengah rencana peningkatan belanja sosial pemerintah.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan dapat menyerap anggaran hingga 1,3 persen dari PDB.

Marwan mengingatkan agar berbagai program populis tidak sampai mengorbankan disiplin fiskal yang selama ini menjadi fondasi stabilitas ekonomi Indonesia.

“Program strategis untuk kesejahteraan memang penting, tetapi tanpa perencanaan fiskal yang matang, program tersebut justru bisa menjadi beban yang menggoyang stabilitas ekonomi nasional,” tegas mantan Menteri Desa tersebut.

Baca juga:

1 Juta Sarjana Masih Menganggur, UI Dorong Kearifan Lokal Jadi Solusi Ekonomi Baru

Ia menilai, jika pemerintah gagal merespons sinyal negatif dari Fitch, dampaknya bisa langsung terasa di pasar keuangan. Mulai dari meningkatnya volatilitas nilai tukar hingga melambatnya arus investasi asing yang masuk ke sektor riil.

Karena itu, Marwan mendorong penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kebijakan moneter di Bank Indonesia untuk menjaga kredibilitas ekonomi nasional.

“Jangan tunggu sampai peringkat kita benar-benar turun. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan terukur dan tidak merusak kesehatan APBN,” pungkasnya. (Pon)

#Ekonomi #Utang Negara #APBN #Komisi XI DPR #Fitch Ratings
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan
Suasana pedagang asongan beristirahat menunggu pembeli di JPO Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan
Indonesia
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Sejumlah sektor usaha industri tradisional yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja mengalami tekanan, namun aktivitas ekonomi bergeser ke sektor lain yang berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Berita Foto
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Rangkaian kereta LRT Jabodebek melintas jalur layang di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 05 November 2026
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Indonesia
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Setelah sempat melemah pada pagi hari, harga emas Antam kembali naik pada pembaruan sore.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Indonesia
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Pemerintah ingin memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Indonesia
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dari persentase jumlah pencari kerja terhadap total angkatan kerja nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Bagikan