OTT Komisioner Timbulkan Persepsi KPU Gampang Dibeli

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 10 Januari 2020
OTT Komisioner Timbulkan Persepsi KPU Gampang Dibeli

Anggota KPU, Wahyu Setiawan (kedua kiri), mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1) dini hari. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan berpotensi menghilangkan kepercayaan (distrust) publik terhadap integritas KPU.

"Tentu institusi itu bisa kehilangan kepercayaan, distrust, dari yang selama ini KPU trust-nya bagus. Satu orang itu bisa mengurangi trust itu, kepercayaan terhadap integritas KPU-nya. Jadi kalau kita bicara distrust terhadap institusi tetap ada, nggak mungkin nggak," kata Pangi kepada wartawan, Jumat (10/1).

Siap Mainkan!

Baca Juga Jadi Kode Suap Komisioner KPU Terkait PAW Caleg PDIP

Menurutnya, kasus Wahyu bisa menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu 'gampang dibeli.'

"Seolah nanti persepsi, pandangan publik menilai bahwa KPU ini gampang dibeli. Bahwa permainan-permainan itu tidak hanya di komisioner di daerah, kabupaten, kota, provinsi, tetapi di KPU RI saja masih bisa di gonta-ganti. Contoh PAW ini kan main dengan komisionernya menggonta-ganti orang," ujar Pangi.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.

Akibat dari ketidakpercayaan publik terhadap KPU, lanjut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, juga dapat mengganggu legitimasi terhadap pemimpin yang terpilih melalui Pemilu ataupun Pilkada.

Baca Juga

Pekan Depan Komisi II Panggil KPU Soal OTT Wahyu Setiawan

"Karena kalau KPU-nya hilang kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu, maka secara tidak langsung legitimasi terhadap pemimpin yang terpilih itu terganggu sebenarnya. Karena legitimasi itu sangat dibutuhkan," ucap dia.

"Orang yang punya kekuasaan itu pasti punya legitimasi yang kuat, tapi kalau legitimasinya diambil rakyat karena ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilunya maka agak repot kedepannya," jelas Pangi.

Pangi mengingatkan agar kasus yang menimpa Wahyu menjadi alarm bagi KPU untuk segera berbenah dan bekerja lebih keras lagi dalam mengembalikan kepercayaan publik.

Baca Juga

Jadi Tersangka KPK, Wahyu Setiawan Mundur dari KPU

"Terutama bagaimana kedepannya KPU membangkitkan dari distrust menjadi trust building itu. Membangun kepercayaan publik itu yang penting. Karena kepercayaan itu nggak bisa dibeli, itu kan mahal sekali," jelas Pangi.

"Institusi itu kan yang penting rohnya ada pada kepercayaan itu. Kalau kepercayaan publik itu hilang maka KPU harus bekerja keras lagi untuk merebut kepercayaan itu, apalagi menjelang Pilkada serentak 2020," pungkasnya. (Knu)

#Komisi Pemilihan Umum #Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Bagikan