OTT Anggota DPRD Kalteng, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah


Basaria Panjaitan beri keterangan terkait OTT KPK (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dan pihak swasta, Jumat (26/10).
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan uang ratusan juta rupiah tersebut diduga sebagai bagian komitmen fee pihak swasta kepada anggota dewan.
"Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai bagian dari komitmen fee," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi.
Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Jakarta ini tim penindakan KPK mengamankan 14 orang termasuk anggota dewan Kalteng maupun pihak swasta.

"Mereka telah dibawa ke kantor KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," ujar Basaria.
Diduga telah terjadi transaksi yang melibatkan anggota DPRD Kalteng dengan pihak swasta. Transaksi diduga terkait dengan pembahasan aturan sektor perkebunan dan lingkungan hidup.
"Diduga telah terjadi transaksi antara pihak DPRD Kalteng dengan swasta terkait pelaksanaan tugas DPRD dalam bidang perkebunan dan lingkungan hidup," ungkap Basaria Panjaitan.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.
"Setelah itu akan disampaikan melalui Konferensi Pers besok Sabtu," pungkasnya.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Sikapi Aksi Bela Tauhid, Kapitra Ampera: Ditumpangi Pihak Sebelah
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
