Ormas Sayap PKB Merespons Rencana Muktamar Tandingan


Organisasi Garda Bangsa konferensi pers terkait dengan isu muktamar tandingan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
MerahPutih.com - Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) yang merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons rencana yang disampaikan mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy. Lukman Edy sebelumnya mengatakan bahwa akan digelar muktamar ulang pada tanggal 2-3 September di Jakarta dan mengundang Presiden RI Joko Widodo.
Bendahara Umum Garda Bangsa Rano Alfath mengatakan bahwa acara Muktamar PKB telah digelar pada tanggal 24-25 Agustus 2024. Selain itu adalah kegiatan yang ilegal.
Ia meminta pihak kepolisian untuk membubarkan kegiatan tersebut, terlebih jika mengatasnamakan PKB.
"Kalau sampai ada kegiatan mengatasnamakan PKB, mohon kiranya dibubarkan," kata Rano dikutip dari Antara.
Baca juga:
Menurutnya, jajaran Garda Bangsa akan melakukan pembubaran terhadap muktamar tandingan itu jika kepolisian atau aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan.
Sementara itu, Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan mengatakan bahwa organisasinya itu menjadi garda depan untuk membela PKB, sesuai dengan Muktamar PKB yang telah sah digelar beberapa waktu lalu di Bali.
Saat muktamar di pulau dewata itu, menurut dia, Garda Bangsa telah bekerja sama dengan aparat kepolisian serta pecalang (petugas keamanan tradisional di Bali) untuk mengamankan jalannya muktamar.
Tommy mengatakan bahwa kerja sama dengan kepolisian akan terus berlanjut untuk juga menghadapi potensi oknum-oknum yang bakal menggelar muktamar tandingan.
"Muktamirin telah sepakat untuk mengamanahkan Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa yang sah yang sesuai dengan AD/RT dan juga sesuai dengan konstitusi," kata Tommy. (*)
Bagikan
Frengky Aruan
Berita Terkait
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok

RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat

Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten

Fraksi PKB Desak Pemerintah Sempurnakan Regulasi dan Pedoman Pelaporan Kinerja

Wakil Ketua Komisi X DPR Dukung Penuh Transformasi Pesantren

Legislator PKB Desak KemenHAM Serius Tindaklanjuti 7 Tuntutan Warga Papua

Hakim Terjerat Kasus Suap, PKB: Menampar Wajah Pengadilan

Isi MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Legislator PKB Sebut sebagai Penipuan dan Pelanggaran Serius

Cak Imin Ungkap Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen hingga Pilpres 2029

Hadiri Acara Konsolidasi PKB, Ridwan Kamil Tegaskan KIM Plus Solid
