Optimalkan Sektor Pajak, KNPI Minta Pemerintah Libatkan Pemuda

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 24 Juni 2017
Optimalkan Sektor Pajak, KNPI Minta Pemerintah Libatkan Pemuda

Ilustrasi kegiatan KNPI (ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta pemerintah melibatkan kaum muda dalam mengoptimalkan sektor pajak, khususnya implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Perpajakan (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEoI).

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus berkeyakinan, hal tersebut dalam mengoptimalkan realisasi Perppu AEoI tersebut. Sebab, organisasi yang dipimpinnya ialah wadah berhimpun kaum muda dan di dalamnya terdapat beragam organisasi dengan latar yang berbeda serta memiliki infrastruktur hingga tingkat kelurahan.

"KNPI akan membantu dan menjembatani sekat komunikasi antarpemangku kepentingann agar program ini dapat berjalan efektif, optimal, dan rasio pajak kita terpenuhi," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima merahputih.com di Jakarta, Sabtu (24/6).

Rifai menerangkan, KNPI mendukung implementasi Perppu AEoI karena bagian dari kesepahaman internasional dan menunjukkan Indonesia turut andil dalam menyukseskan pertukaran informasi perpajakan guna mengoptimasi pemasukan tiap negara di sektor pajak.

Namun, mengingat DPR kini sedang libur Idul Fitri dan waktu pelaksanaan kesepakatan negara-negara G-20 soal pertukaran akses informasi keuangan untuk perpajakan harus terealisasi September 2017, maka realisasi beleid tidak bisa ditunda lagi.

"Kalau Indonesia menolak pemberlakuan keterbukaan itu, reputasi negara, bahkan citra kita, dapat dipersepsikan sebagai negara yang melindungi dana illegal. Bila persepsi ini yang muncul, akan menyulitkan Indonesia dalam pergumulan internasional," papar eks aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

Oleh karena itu, politisi Demokrat itu memahami sikap pemerintah yang berharap DPR segera mengesahkan Perppu tersebut menjadi undang-undang. Apalagi, postur penerimaan negara masih bertumpu pada sektor pajak, meski potensinya belum optimal.

Menurut Rifai, belum maksimalnya potensi pajak yang terserap dipengaruhu berbagai faktor. Misalnya, regulasi, sosialisasi, citra Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga kesiapan seluruh komponen wajib pajak.

"Transimisi nilai ini yang seharusnya menjalar, mulai dari elite, birokrasi, pengusaha, dan sampai pada lapisan terbawah, yaitu masyarakat atau warga negara yang berstatus sebagai wajib pajak," tandas alumni Universitas Cendrawasih (Uncen) Papua itu. (Pon)

#KNPI #Ditjen Pajak #Pajak #Target Penerimaan Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
PAM Jaya meraih penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat. Hal itu memberikan kontribusi bagi negara.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
PPh 22 yang telah dipungut melalui lokapasar kemudian diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Saat ini juga tengah dibahas untuk pembuatan program tambahan untuk KPR bersubsidi bagi masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar Rp 17 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Bagikan