Oposisi dalam Pemerintahan, Apa Manfaatnya Sih?

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 13 November 2024
Oposisi dalam Pemerintahan, Apa Manfaatnya Sih?

Oposisi hadir sebagai penyeimbang.(Foto:pexels-nappy)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - OPOSISI merupakan antitesis dari keberadaan koalisi dalam pemerintahan. Keberadaan oposisi menjaga kestabilan roda pemerintahan yang berperan sebagai pengawasan. Seperti disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oposisi ialah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya. Oposisi menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

Oposisi tak melulu berbentuk suatu kekuatan partai. Oposisi bisa direpresentasikan dalam bentuk organisasi politik, atau bahkan kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan pihak penguasa atau kekuasaan yang sedang berkuasa.

Ciri-ciri oposisi sangat mudah dideteksi. Pertama mereka bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Maksudnya, oposisi muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan masyarakat oleh pihak penguasa.

Kedua, ciri oposisi berperan sebagai pengawas. Oposisi mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan kritik konstruktif yang dapat memperbaiki kebijakan atau tindakan pemerintah. Lalu, oposisi mengkritik terhadap kekuasaan. Itu berarti mereka konsisten menyuarakan ketidakpuasan terhadap tindakan pemerintah, baik dalam hal kebijakan ekonomi, sosial, ataupun hukum.

Oposisi kerap mengusung alternatif, bentuknya alternatif kebijakan atau solusi yang berbeda dari pemerintah untuk memperbaiki situasi atau kondisi yang ada.

Baca juga:

Pemerintahan Prabowo Tanpa Oposisi Dikhawatirkan Hambat Proses Pembangunan Ekonomi



Namun sayangnya, oposisi kerap dalam posisi yang rawan, tidak berada dalam posisi yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah jika di parlemen jumlahnya kecil.

Seperti dilansir Hukumonline.com, setidaknya ada tiga manfaat adanya oposisi dalam demokrasi.

1. Sebagai penyeimbang kekuasaan

Adanya kekuatan di luar pemerintah yang memberi alternatif pikiran serta sikap menyebabkan keseimbangan agar pemerintah tak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat.

Keberadaan oposisi ini secara tidak langsung akan mengingatkan pemerintah yang terpilih secara demokratis jika kebijakan yang diambilnya berlawanan dengan kehendak rakyat.


2. Menjaga suatu alternatif kebijakan dapat disuarakan


Kehadiran oposisi kemudian memungkinkan munculnya banyak pilihan kebijakan yang dapat digunakan sebagai penyempurna kebijakan pemerintah.


3. Stimulus persaingan sehat di elite pemerintahan



Tidak ada oposisi artinya hidup pemerintahan akan mengalami stagnasi atau kemunduran. Oposisi kompeten dan mampu menunjukkan pada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang lebih baik serta masuk akal jika dibandingkan dengan suatu kebijakan pemerintahan. (Tka)



Baca juga:

Alexander Marwata: Pimpinan KPK harus Berani Jadi Oposisi

#Demokrasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kunci Negara Sukses di Mata Prabowo: Harus Berani Akui Kekurangan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara sukses adalah yang berani mengakui kekurangan dan menghadapi kesulitan. Kritik dan masukan akademisi akan ditindaklanjuti pemerintah.
Wisnu Cipto - Minggu, 28 Juni 2026
Kunci Negara Sukses di Mata Prabowo: Harus Berani Akui Kekurangan
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Indonesia
Prabowo Ingin Pemimpin Menanggalkan Kebencian dan Dengki
Presiden mengingatkan, musyawarah untuk mufakat merupakan jati diri bangsa Indonesia. Tradisi musyawarah mufakat telah lama dicontohkan oleh NU dalam menjaga harmoni sosial.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 08 Februari 2026
Prabowo Ingin Pemimpin Menanggalkan Kebencian dan Dengki
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
1 Tahun Prabowo Berkuasa, YLBHI Soroti Ruang Demokrasi Kian Menyempit
YLBHI menyoroti terjadi berbagai peristiwa yang menunjukkan penyempitan ruang kebebasan sipil, pelanggaran HAM, serta lemahnya komitmen terhadap prinsip demokrasi sepanjang satu tahun ini.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
1 Tahun Prabowo Berkuasa, YLBHI Soroti Ruang Demokrasi Kian Menyempit
Indonesia
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Peresmian simbolis 'Alun-Alun Demokrasi' pernah dilakukan di DPR pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Dunia
Nepal Bakal Bubarkan Parlemen, Umumkan Keadaan Darurat dan Bentuk Pemerintahan Sementara
tentara dikerahkan ke seluruh negeri pada awal pekan ini setelah aksi kekerasan meningkat. Perintah larangan dan jam malam juga diberlakukan pada Selasa malam.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Nepal Bakal Bubarkan Parlemen, Umumkan Keadaan Darurat dan Bentuk Pemerintahan Sementara
Indonesia
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Surabaya, Hampir Setengahnya Anak-Anak
Total 315 orang sempat diamankan oleh Polrestabes Surabaya dalam kerusuhan tersebut, hampir setengahnya merupakan anak-anak.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Surabaya, Hampir Setengahnya Anak-Anak
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Bagikan