Ongkos Kirim Belanja Daring Saat Ramadan Disubsidi Pemerintah

MerahPutih.com - Pemerintah menyiapkan dana Rp500 miliar untuk menyubsidi ongkos kirim (ongkir) dari pembelian barang melalui daring (online) pada H-10 atau H-5 menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah. Pemberian ini sebagai respon pemerintah menstimulus konsumsi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan pagelaran Hari Belanja Nasional pada H-10 dan H-5 untuk penjualan barang produk dalam negeri.

“Hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (7/4).

Baca Juga:

Beratnya Tantangan Perbankan di Tengah Pemulihan Ekonomi

Upaya penyaluran subsidi belanja daring ini, menjadi salah satu stimulus untuk mendorong konsumsi masyarakat pada Ramadan dan Lebaran. Perayaan bagi umat muslim tersebut memang kerap menjadi momentum pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), telah berpesan agar tetap menjaga tren pemulihan ekonomi sembari terus memulihkan aspek kesehatan masyarakat dari pandemi COVID-19.

“Oleh karena itu (stimulus) yang terkait dengan demand side (permintaan) perlu dilanjutkan,” ujar dia.

Selain subsidi belanja daring ini, pemerintah juga menyiapkan beberapa stimulus lain seperti memastikan pihak swasta membayar Tunjangan Hari Raya kepada karyawan, penyaluran bantuan sosial berupa beras 10 kilogram, percepatan realisasi manfaat perlindungan sosial, dan penjaminan kredit usaha bagi sektor hotel, restoran dan kafe.

“Khusus untuk kafe, restoran bisa menggunakan skema KUR dimana KUR diusulkan untuk diperpanjang 3 persen sampai tahun 2021 dan tentu pemerintah menyiapkan subsidi bunga sebesar Rp8,15 triliun," ujar dia.

Sebelumnya, Anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang saat ini dialokasikan Rp533,1 triliun akan ditingkatkan hingga Rp619 triliun.

“Angka ini masih sangat preliminary. Semalam kami baru diskusi dengan kementerian dan Kemenko lain angka ini meningkat sampai level Rp619 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (3/2).

Sri Mulyani belum memaparkan secara detail mengenai bidang yang akan mendapat tambahan anggaran namun berdasarkan penjelasan menyebutkan alokasi Rp533,1 triliun belum termasuk bidang insentif perpajakan. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional