Ombudsman Beberkan Alasan Kolong Skybrid Ditutup Bagi Pejalan Kaki

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 08 Februari 2019
Ombudsman Beberkan Alasan Kolong Skybrid Ditutup Bagi Pejalan Kaki

Warga melintas di antara proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna atau "Skybridge" di Tanah Abang, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ombudsman perwakilan Jakarta Raya membeberkan alasan Pemerintah Provinsi DKI menutup kolong bawah Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) atau Skybridge, Tanah Abang Jakarta Pusat bagi para pejalan kaki.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho, ada kesepakatan sejumlah pihak bahwa Jalan Jati Baru tepatnya di kolong Skybridge hanya dilalui oleh kendaraan transportasi massal.

"Memang rencananya waktu itu jalan Jati Baru itu akan hanya untuk kendaraan, transportasi massal aja. Makanya kemudian, para penumpang diarahkan melewati JPM yang sisanya yang akan naik jak lingko baru diarahkan ke bawah," ujar Teguh saat dihubungi, Jumat (8/2).

Skybridge Tanah Abang
SKybridge Tanah Abang (MP/Asropih)

Pertimbangannya saat itu, lanjut dia, bila kemudian Jalan Jatibaru dibuka kembali untuk pejalan kaki, dikhawatirkan akan mengundang para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang baru untuk datang kembali trotoar Jalan Jati Baru.

"Nah kalau kemudian jalan Jati Baru dipenuhi oleh PKL yang baru, maka itu JPM akan kemudian menjadi sia-sia. Jadi memang diarahkan ke Jaklingko," jelasnya

Ia pun menegaskan, Jalan Jati Baru difokuskan untuk transportasi umum. Oleh karena itu pihaknya meminta masyarakat juga mengikuti aturan yang ada.

"Iya. Itu memang difokuskan untuk transportasi massal," ungkapnya. (Asp)

#Ombudsman #Skybridge Tanah Abang
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Keadilan Restorative Hanya Buat Tindak Pidana Ringan, Tapi Korban Harus Diperhatikan
Pemberian keadilan restoratif perlu dibatasi hanya untuk tindak pidana yang ringan, dimediasi oleh mediator bersertifikat, dan hasil kesepakatannya disahkan oleh jaksa atau hakim.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
Keadilan Restorative Hanya Buat Tindak Pidana Ringan, Tapi Korban Harus Diperhatikan
Indonesia
Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula
Tom meyakini hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan yang sempat menyeret namanya membutuhkan evaluasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula
Indonesia
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Ombudsman menyatakan pemecatan terhadap ribuan tenaga pendamping profesional di lingkungan Kemendes PDT cacat administrasi.
Wisnu Cipto - Minggu, 03 Agustus 2025
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Indonesia
Ombudsman Sebut Badai Anggaran Hantam Program Makan Bergizi Gratis
Yeka mengutip pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi yang menjamin bahwa kendala anggaran dan pembayaran terkait program MBG tidak akan terjadi lagi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
Ombudsman Sebut Badai Anggaran Hantam Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Ombudsman Minta Pemerintah Beri Kepastian Pengangkatan CASN 2024 Secara Hukum
Dikabarkan sebanyak 207 instansi dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Maret 2025
Ombudsman Minta Pemerintah Beri Kepastian Pengangkatan CASN 2024 Secara Hukum
Indonesia
Anggaran Dipangkas Rp 91,6 M, Ketua Ombudsman Keluhkan Tak Bisa Capai Target Kerja 2025
Ombudsman memakai anggaran senilai Rp 127.254.496.000 atau 49,79 persen guna belanja gaji dan tunjangan pegawai.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 Februari 2025
Anggaran Dipangkas Rp 91,6 M, Ketua Ombudsman Keluhkan Tak Bisa Capai Target Kerja 2025
Indonesia
Ombudsman Mulai Telisik Dugaan Maladministrasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan
Lalu ada satu pembiaran karena keterbatasan infrastruktur
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Januari 2025
Ombudsman Mulai Telisik Dugaan Maladministrasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan
Infografis
Seniat Itu! Ada Pagar Misterius Sepanjang 30 KM Di Laut Tangerang, Ini Faktanya
Viral! Pagar misterius terbentang 30 kilometer di laut Kabupaten Tangerang, Banten. Berbagai instansi pemerintah tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Ombudsman pun turun tangan untuk mengecek hal ini. Keberadaan pagar itu diketahui dari laporan warga ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. DKP telah berkali-kali investigasi, tetapi pagar terus bertambah.
Wiwit Purnama Sari - Kamis, 09 Januari 2025
Seniat Itu! Ada Pagar Misterius Sepanjang 30 KM Di Laut Tangerang, Ini Faktanya
Indonesia
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Ombudsman menyarankan pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah pendidikan nasional dibanding mengganti sistem PPDB.
Frengky Aruan - Minggu, 24 November 2024
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Indonesia
Ombudsman Sarankan Bantuan Pangan Beras 10 Kg Diberikan dan Disalurkan Tiap Bulan
Dengan pemberian bantuan pangan setiap bulan, secara otomatis pemerintah telah menjaga agar angka kemiskinan tidak bertambah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Juni 2024
Ombudsman Sarankan Bantuan Pangan Beras 10 Kg Diberikan dan Disalurkan Tiap Bulan
Bagikan