Anggaran Dipangkas Rp 91,6 M, Ketua Ombudsman Keluhkan Tak Bisa Capai Target Kerja 2025

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 12 Februari 2025
Anggaran Dipangkas Rp 91,6 M, Ketua Ombudsman Keluhkan Tak Bisa Capai Target Kerja 2025

Gedung Ombudsman RI. (Dok. Ombudsman RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan efisiensi anggaran hingga Rp 91,6 miliar atau sebesar 35,84 persen. Najih mengklaim anggaran yang tersisa tak memadai untuk mencapai target kerja 2025.

Hal tersebut dikatakan Najih dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Baca juga:

Ketua KPK Akui Instruksi Prabowo soal Efisiensi Anggaran Mempengaruhi Lembaga

"Perlu saya laporkan pagu Ombudsman RI tahun 2025 adalah sebesar Rp 225.591.019.000 Kemudian efisiensi sebanyak Rp 103 miliar, dan hasil rekonstruksi Rp 91,6 miliar atau 35,84 persen," kata Najih.

Najih menyebut Ombudsman memakai anggaran senilai Rp 127.254.496.000 atau 49,79 persen guna belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan pagu efektif lainnya di angka Rp 36.736.523.000.

"Sehingga pagu efektif termasuk belanja pegawai dan dukungan manajemen tersisa Rp 163.991.019.000," ujarnya.

Baca juga:

Dasco Surati Pimpinan Komisi DPR Tunda Rapat Efisiensi Anggaran dengan Kementerian/ Lembaga

Najih menegaskan anggaran yang ada saat ini tak memadai guna menopang kinerja Ombudsman RI sepanjang 2025. Sehingga Najih berharap ada dukungan dari Komisi II DPR.

"Kami nanti mohon dukungan dari Komisi II bahwa anggaran tersisa, selain belanja pegawai untuk dukungan manajemen dan tugas utama Ombudsman penyelesaian masyarakat dan opini pengawasan, itu belum ada anggaran yang mencukupi untuk pencapaian target dalam RPK 2025," kata Najih. (Pon)

#Ombudsman #Penghematan Anggaran #Penyerapan Anggaran
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Tambah Anggaran Rp 30 Triliun untuk BLT, Pemerintah Minta Jangan Sampai Salah Sasaran
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bakal menambah anggaran Rp 30 triliun untuk BLT. Pemerintah pun meminta jangan sampai anggaran itu salah sasaran.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Tambah Anggaran Rp 30 Triliun untuk BLT, Pemerintah Minta Jangan Sampai Salah Sasaran
Indonesia
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ngotot akan tarik anggaran MBG jika masih tak terserap hingga Oktober 2025.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Indonesia
Menkeu Purbaya tak Gentar dengan Ultimatum Luhut, Tetap Potong Anggaran MBG
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tetap akan memotong anggaran MBG. Ia tak gentar dengan ultimatum Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Menkeu Purbaya tak Gentar dengan Ultimatum Luhut, Tetap Potong Anggaran MBG
Indonesia
Keadilan Restorative Hanya Buat Tindak Pidana Ringan, Tapi Korban Harus Diperhatikan
Pemberian keadilan restoratif perlu dibatasi hanya untuk tindak pidana yang ringan, dimediasi oleh mediator bersertifikat, dan hasil kesepakatannya disahkan oleh jaksa atau hakim.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
Keadilan Restorative Hanya Buat Tindak Pidana Ringan, Tapi Korban Harus Diperhatikan
Indonesia
Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula
Tom meyakini hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan yang sempat menyeret namanya membutuhkan evaluasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula
Indonesia
Sudah Rp 7,9 Triliun Duit Negara Digelontorkan Buat Makan Bergizi, Akhir Tahun Bakal Kekurangan Rp 24 Triliun
Sudah Rp 7,9 Triliun Duit Negara Digelontotkan Buat Makan Bergizi, Akhir Tahun Bakal Kekurangan 24 Triliun
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Sudah Rp 7,9 Triliun Duit Negara Digelontorkan Buat Makan Bergizi, Akhir Tahun Bakal Kekurangan Rp 24 Triliun
Indonesia
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Ombudsman menyatakan pemecatan terhadap ribuan tenaga pendamping profesional di lingkungan Kemendes PDT cacat administrasi.
Wisnu Cipto - Minggu, 03 Agustus 2025
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Indonesia
Sri Mulyani Tetapkan Uang Makan dan Snack Rakor Menteri Prabowo Senilai Rp 171 Ribu
Jumlah tersebut terdiri atas biaya makan untuk sekali rakor senilai Rp 118 ribu per orang dan biaya kudapan atau snack Rp 53 ribu per orang.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Juni 2025
Sri Mulyani Tetapkan Uang Makan dan Snack Rakor Menteri Prabowo Senilai Rp 171 Ribu
Indonesia
Ombudsman Sebut Badai Anggaran Hantam Program Makan Bergizi Gratis
Yeka mengutip pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi yang menjamin bahwa kendala anggaran dan pembayaran terkait program MBG tidak akan terjadi lagi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
Ombudsman Sebut Badai Anggaran Hantam Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Perlu Perbaikan Cegah Penyelewengan Dana Program
Pentingnya digitalisasi pembayaran mitra dan seleksi yang ketat dalam pemilihan mitra untuk mencegah terjadinya penggelapan dana MBG terulang kembali.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 April 2025
Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Perlu Perbaikan Cegah Penyelewengan Dana Program
Bagikan