Soffi Amira
MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah yang menambah anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menuai sorotan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, mendorong pemerintah memastikan program tersebut tepat sasaran melalui penggunaan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN) yang valid dan mutakhir.
Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir risiko tumpang tindih, duplikasi, maupun kesalahan sasaran penerima. Menurut dia, setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran.
“Data yang kuat adalah fondasi utama agar bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/10).
Baca juga:
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam memberikan bantalan sosial yang dibutuhkan menjelang akhir 2025.
"Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial melalui BLT tambahan adalah langkah yang patut diapresiasi," kata Charles yang juga politikus Nasdem ini.
Ia pun berharap, desain kebijakan tersebut dapat berjalan akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Jadi, hal itu dapat mendorong produktivitas dan pemberdayaan keluarga penerima manfaat.
"Kita berharap adanya transformasi, bagaimana bantuan ini bisa menjadi awal dari kemandirian keluarga, dengan dukungan program pendampingan yang terintegrasi. Dan saya yakin Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan hal-hal tersebut,” tutup Charles.
Baca juga:
Sekadar informasi, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terserap yang digunakan untuk tambahan stimulus ekonomi berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 30 triliun.
Stimulus tambahan berbentuk BLT itu merupakan masuk dalam paket delapan program akselerasi ekonomi yang sebelumnya disampaikan September 2025 lalu.
Penerimanya juga lebih banyak dari yang disalurkan secara reguler dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos). (knu)
