Ombudsman Mulai Telisik Dugaan Maladministrasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan
Ilustrasi: Suasana alun-alun Kota Tua, Jakarta Barat yang dipadati oleh pengunjung pada H+1 Lebaran 2024, Kamis (11/4/2024). (ANTARA/Farhan Arda Nugraha)
Merahputih.com - Ombudsman RI berencana mengkaji dugaan malaadministrasi di bidang pariwisata, terutama terkait tata kelola kebijakan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia.
Hal tersebut dilakukan karena selama ini Ombudsman hanya minim, bahkan sempat sama sekali tidak menerima laporan maladministrasi pada bidang pariwisata.
“Kita punya banyak potensi wisata, tetapi banyak yang belum berkembang. Ini kan sangat disayangkan. Sementara kita kan tahu, masalahnya tuh ada, banyak masalahnya terjadi di sektor itu,” kata Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, Selasa (21/1).
Baca juga:
Sejumlah masalah pada bidang pariwisata di antaranya adalah potensi wisata yang dibiarkan tidak berkembang oleh pemerintah pusat maupun daerah, hingga daerah dengan potensi wisata beragam dan potensial tetapi tidak tergali dengan baik.
“Lalu ada satu pembiaran karena keterbatasan infrastruktur, dan jalur-jalur perhubungan misalnya, tetapi, marak pungli di sana. Ini kan sayang gitu,” ujarnya.
Baca juga:
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Selain itu, dia mengatakan bahwa ada beberapa zona wisata prioritas, tetapi saat ini belum berkembang dengan menggembirakan.
“Nah, kami ingin tahu sebetulnya, Ada problem-problem apa yang terjadi secara regulasi dalam sektor tersebut,” jelasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Stop Manjakan Pariwisata dengan Uang Negara, DPR Desak Pemerintah Fokus Infrastruktur dan Sport Tourism ala Eropa
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
Keadilan Restorative Hanya Buat Tindak Pidana Ringan, Tapi Korban Harus Diperhatikan
MBG Jadi 'Senjata Rahasia' Pemerintah untuk Tarik Wisatawan, Sampai Bikin Dunia Kagum dan Geleng-Geleng Kepala
Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
DPR Desak Pemerintah Kembangkan Wisata Budaya Berbasis Desa
Perang Timur Tengah Meledak, Indonesia Justru Panen Turis? Begini Strategi Kemenparekraf