Ojol dan Kurir Demo, DPR: Punya Peran Krusial, tetapi Luput dari Perhatian
Aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online (Ojol) dan Kurir Online di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher merespons aksi demonstrasi yang dilakukan ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek, Kamis (29/8). Para ojol dan kurir menuntut soal kejelasan tarif dan legalitas pekerjaan.
"Pemerintah harus mendengarkan dan menerima aspirasi dari para ojol dan kurir. Selama ini ojol dan kurir kerap luput dari perhatian, padahal peran mereka sangat krusial dalam menggerakkan ekonomi UMKM," kata Netty dalam keterangannya, Kamis.
Ojol dan kurir ini, kata Netty, bekerja mengantarkan orang serta paket barang, makanan, alat-alat dan sebagainya ke alamat tujuan.
"Tanpa kehadirannya, proses distribusi barang dan mobilitas pekerja perkantoran tentu akan terganggu," terangnya.
Baca juga:
Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini aspirasi yang disampaikan oleh para ojol dan kurir sangat masuk akal. Misalnya, soal kejelasan tarif kurir paket.
"Jika tidak ada aturannya, soal tarif ini dapat memicu perang harga antar platform dimana mereka akan bersaing dalam memberikan harga termurah," ujarnya.
Di satu sisi, lanjut Netty, tampak menguntungkan bagi pelanggan dan perusahaan, tapi yang dirugikan adalah para kurir. Tak hanya kurir, Netty juga menilai ojek online yang saat ini status dan perlindungan hukumnya tidak jelas.
"Mereka disebut mitra perusahaan tapi pekerjaannya lebih berat dan lebih berisiko daripada karyawan perusahaan aplikasi tersebut," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra