Ojol dan Kurir Demo, DPR: Punya Peran Krusial, tetapi Luput dari Perhatian
Aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online (Ojol) dan Kurir Online di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher merespons aksi demonstrasi yang dilakukan ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek, Kamis (29/8). Para ojol dan kurir menuntut soal kejelasan tarif dan legalitas pekerjaan.
"Pemerintah harus mendengarkan dan menerima aspirasi dari para ojol dan kurir. Selama ini ojol dan kurir kerap luput dari perhatian, padahal peran mereka sangat krusial dalam menggerakkan ekonomi UMKM," kata Netty dalam keterangannya, Kamis.
Ojol dan kurir ini, kata Netty, bekerja mengantarkan orang serta paket barang, makanan, alat-alat dan sebagainya ke alamat tujuan.
"Tanpa kehadirannya, proses distribusi barang dan mobilitas pekerja perkantoran tentu akan terganggu," terangnya.
Baca juga:
Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini aspirasi yang disampaikan oleh para ojol dan kurir sangat masuk akal. Misalnya, soal kejelasan tarif kurir paket.
"Jika tidak ada aturannya, soal tarif ini dapat memicu perang harga antar platform dimana mereka akan bersaing dalam memberikan harga termurah," ujarnya.
Di satu sisi, lanjut Netty, tampak menguntungkan bagi pelanggan dan perusahaan, tapi yang dirugikan adalah para kurir. Tak hanya kurir, Netty juga menilai ojek online yang saat ini status dan perlindungan hukumnya tidak jelas.
"Mereka disebut mitra perusahaan tapi pekerjaannya lebih berat dan lebih berisiko daripada karyawan perusahaan aplikasi tersebut," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim