Ojol dan Kurir Demo, DPR: Punya Peran Krusial, tetapi Luput dari Perhatian


Aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online (Ojol) dan Kurir Online di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher merespons aksi demonstrasi yang dilakukan ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek, Kamis (29/8). Para ojol dan kurir menuntut soal kejelasan tarif dan legalitas pekerjaan.
"Pemerintah harus mendengarkan dan menerima aspirasi dari para ojol dan kurir. Selama ini ojol dan kurir kerap luput dari perhatian, padahal peran mereka sangat krusial dalam menggerakkan ekonomi UMKM," kata Netty dalam keterangannya, Kamis.
Ojol dan kurir ini, kata Netty, bekerja mengantarkan orang serta paket barang, makanan, alat-alat dan sebagainya ke alamat tujuan.
"Tanpa kehadirannya, proses distribusi barang dan mobilitas pekerja perkantoran tentu akan terganggu," terangnya.
Baca juga:
Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini aspirasi yang disampaikan oleh para ojol dan kurir sangat masuk akal. Misalnya, soal kejelasan tarif kurir paket.
"Jika tidak ada aturannya, soal tarif ini dapat memicu perang harga antar platform dimana mereka akan bersaing dalam memberikan harga termurah," ujarnya.
Di satu sisi, lanjut Netty, tampak menguntungkan bagi pelanggan dan perusahaan, tapi yang dirugikan adalah para kurir. Tak hanya kurir, Netty juga menilai ojek online yang saat ini status dan perlindungan hukumnya tidak jelas.
"Mereka disebut mitra perusahaan tapi pekerjaannya lebih berat dan lebih berisiko daripada karyawan perusahaan aplikasi tersebut," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita

Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing

Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial

DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional

Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi

DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan

DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045

PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang

Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
