Ogah Berpolemik Soal Wagub, PKS: Ketemu Saja Dulu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 05 November 2018
Ogah Berpolemik Soal Wagub, PKS: Ketemu Saja Dulu

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan partainya akan mendengarkan dahulu pernyataan Partai Gerindra soal pemahasan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, mengingat PKS hayalah tamu. Ia pun tak mau berandai-andai dalam pertemuan nanti soal Wagub DKI di DPD Partai Gerindra.

"Saya enggak mau berandai-andai, intinya bertemu saja dulu," ujar Suhaimi saat dikonfirmasi, Senin (5/11).

Hal itu disampaikan Suhaimi menyikapi rencana pertemuan PKS-Gerindra membahas nama yang akan disodorkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno yang maju sebagai Calon Wakil Presiden. Pertemuan rencananya digelar di Kantor DPD Partai Gerindra di bilangan Jakarta Pusat, sore nanti.

Suhaimi menuturkan, kader ditingkat DPW akan menghadiri undangan yang diberikan oleh M. Taufik terkait pembahasan kursi orang nomor dua di Ibukota tersebut. Sehingga polemik perebutan kursi Wagub DKI cepat terselesaikan.

"Jadi-jadi pertemuan nanti sore. Kita sudah balas surat (undangan)nya juga," tuturnya

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id

Diberitakan sebelumnya, kader PKS kecewa dengan sikap Partai Gerindra yang secara terang-terangan mendapuk M. Taufik menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah lama kosong ditinggal Sandiaga melenggang maju menjadi cawapres di Pilpres 2019.

PKS pun mulai menebar ancaman dengan memiliki konsekuensi pada nasib capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kontestasi Pilpres 2019 mendatang. "Ya akan berpengaruh pasti. kan ini ketika kader dibawah tidak mau bergerak karena kecewa pasti kemudian mempengaruhi mesin," kata Suhaimi di Jakarta, Jumat (2/11).

Dengan adanya ancaman ini dan menyelesaikan polemik Wagub DKI Jakarta ini, M. Taufik selaku Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta mengundang PKS pada Senin (5/11) siang nanti. (Asp)

#PKS #Partai Gerindra #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Bagikan