Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I Partai Golkar Nusron Wahid menilai, ancaman terhadap ideologi bangsa bukan omong kosong, bahkan sudah nyata di depan mata.
"Negara sudah diambang bahaya karena mereka yang mulai terpolarisasi pandangan radikalisme dan ingin memperjuangkan digantinya Pancasila sebagai ideologi bangsa justru dari kalangan ASN dan kalangan terdidik atau profesional di kalangan BUMN," kata Nusron menanggapi hasil survei Alvara Research Centre, di Jakarta, Senin (23/10).
Dalam survei Alvara tersebut disebutkan bahwa ajaran intoleransi telah masuk kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia.
"PNS saja sudah banyak yang terinfiltirasi dengan paham anti-Pancasila. Kalau tidak ditertibkan bisa lumpuh dan potensi ada sabotase ini," kata Nusron.
Menurut Nusron, solusi untuk membentengi itu adalah dengan menerima Perpu No 2/2017 tentang Ormas untuk segera diterapkan.
"Perkara ada kekurangan dan revisi, nanti direvisi. Tapi instrumen untuk menertibkan kelompok anti-Pancasila harus ada dulu," katanya.
Mantan Ketua Umum GP Ansor itu mengatakan, PNS dan pegawai BUMN itu merupakan aparatur negara. Profesional itu cerminan kelas menengah yang terdidik.
"Kalau yang aparatur negara dan kelas menengahnya, terkontaminasi ajaran anti-Pancasila maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di bawah. Ini gawat kalau dibiarkan," tandasnya.
Dalam survei Alvara diketahui sebanyak 27,6 persen profesional mendukung Perda Syariah karena dianggap tepat mengakomodasi agama mayoritas.
Dari jumlah itu, PNS yang mendukung Perda Syariah sebanyak 35,3 persen dan swasta 36,6 persen. Adapun yang menyatakan Perda Syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1 persen. (*)
Sumber: ANTARA
