Nurul Arifin Ungkap Pembahasan Pertemuan Airlangga dan SBY

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 06 Maret 2020
Nurul Arifin Ungkap Pembahasan Pertemuan Airlangga dan SBY

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kamis (5-3-2020) malam. ANTARA/HO-DPP Partai Golkar

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kamis (5/3) malam WIB.

Wakil Ketua Umum Bidang Media Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan pertemuan kedua tokoh politik itu membahas beberapa hal, di antaranya penjelasan proses omnibus law dan Pilkada 2020.

Baca Juga

Airlangga Minta Buruh Jangan Khawatir Invasi TKA

"Pak Airlangga menjelaskan omnibus law. Golkar dan Demokrat juga menjajaki koalisi di beberapa daerah dalam Pilkada 2020," ujarnya di Jakarta, Jumat (6/3)

Mantan artis itu menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menekankan pertemuan tersebut untuk menemukan persamaan bersama antara kedua partai, bukan perbedaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor OJK, Jakarta, Kamis (5/3/2020). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor OJK, Jakarta, Kamis (5/3/2020). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

Adapun SBY dalam pertemuan itu menyebut Golkar dan Demokrat saat ini tengah menyamakan frekuensi. SBY mengajak seluruh pihak bersama membangun kebersamaan untuk membangun negara.

“Pertemuan ini adalah pertemuan politik pertama antara Partai Demokrat dan partai lain, juga sejak kehilangan orang yang paling saya cintai, yaitu Ibu Ani Yudhoyono," kata SBY dilansir Antara.

Dalam pertemuan itu, kedua ketua umum menyepakati bahawa Golkar dan Demokrat memiliki platform politik yang sama, yaitu the real development untuk rakyat, respect democratic values, dan membangun untuk kesejahteraan rakyat.

Baca Juga

Menko Airlangga Klaim Omnibus Law Untungkan Buruh

SBY juga menekankan komitmen Demokrat dalam membantu Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini lebih baik.

Berkaitan dengan omnibus law, SBY akan memberikan masukan secara positif dan berdialog tentang omnibus law. Partai Demokrat menyatakan keinginannya untuk menjadi bagian dari solusi. (*)

#Airlangga Hartarto #Susilo Bambang Yudhoyono #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Pemerintah menyiapkan strategi diskon besar untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Harbolnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Bagikan