Nurul Arifin Ungkap Pembahasan Pertemuan Airlangga dan SBY

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 06 Maret 2020
Nurul Arifin Ungkap Pembahasan Pertemuan Airlangga dan SBY

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kamis (5-3-2020) malam. ANTARA/HO-DPP Partai Golkar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kamis (5/3) malam WIB.

Wakil Ketua Umum Bidang Media Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan pertemuan kedua tokoh politik itu membahas beberapa hal, di antaranya penjelasan proses omnibus law dan Pilkada 2020.

Baca Juga

Airlangga Minta Buruh Jangan Khawatir Invasi TKA

"Pak Airlangga menjelaskan omnibus law. Golkar dan Demokrat juga menjajaki koalisi di beberapa daerah dalam Pilkada 2020," ujarnya di Jakarta, Jumat (6/3)

Mantan artis itu menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menekankan pertemuan tersebut untuk menemukan persamaan bersama antara kedua partai, bukan perbedaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor OJK, Jakarta, Kamis (5/3/2020). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor OJK, Jakarta, Kamis (5/3/2020). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

Adapun SBY dalam pertemuan itu menyebut Golkar dan Demokrat saat ini tengah menyamakan frekuensi. SBY mengajak seluruh pihak bersama membangun kebersamaan untuk membangun negara.

“Pertemuan ini adalah pertemuan politik pertama antara Partai Demokrat dan partai lain, juga sejak kehilangan orang yang paling saya cintai, yaitu Ibu Ani Yudhoyono," kata SBY dilansir Antara.

Dalam pertemuan itu, kedua ketua umum menyepakati bahawa Golkar dan Demokrat memiliki platform politik yang sama, yaitu the real development untuk rakyat, respect democratic values, dan membangun untuk kesejahteraan rakyat.

Baca Juga

Menko Airlangga Klaim Omnibus Law Untungkan Buruh

SBY juga menekankan komitmen Demokrat dalam membantu Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini lebih baik.

Berkaitan dengan omnibus law, SBY akan memberikan masukan secara positif dan berdialog tentang omnibus law. Partai Demokrat menyatakan keinginannya untuk menjadi bagian dari solusi. (*)

#Airlangga Hartarto #Susilo Bambang Yudhoyono #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Bagikan