NU Tegaskan Tolak Segala Bentuk Politik Identitas


Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers forum Religion of Twenty atau G20 Religion Forum di Jakarta, Rabu (7/9/2022). (ANTARA/HO-Humas PBNU)
MerahPutih.com - Isu politik identitas dan SARA sangat rentan digunakan terutama menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan NU menolak secara tegas segala bentuk politik identitas dan melarang NU menjadi firqah atau kelompok identitas.
"Kami menolak politik identitas apa pun, entah itu identitas etnik atau identitas agama. Tidak boleh ada politik identitas. Kami menolak itu," kata Gus Yahya dalam konferensi pers forum Religion of Twenty (R20) atau G20 Religion Forum di Jakarta, Rabu (7/9).
Baca Juga:
Lakukan Rekonsiliasi, Ganjar Usul Puan Silaturahmi Politik Dengan Semua Parpol
Pendekatan tanpa memandang politik identitas itu, lanjutnya, juga menjadi cara NU dalam menyelesaikan masalah.
"Ini adalah posisi NU yang kami teguhkan ke depan. Kami tidak mau memperparah keadaan. Kami mau mencari solusi," tegasnya, dikutip Antara.
Dia menambahkan, firqah atau kelompok identitas merupakan perkara yang diharamkan dalam Alquran.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyampaikan bahwa dirinya sudah berkali-kali mengingatkan muslim lain agar tidak menciptakan permusuhan dengan kelompok mana pun, termasuk pada penganut aliran Wahabi atau kelompok yang dianggap radikal.
"Sama Yahudi saja saya santai, bisa engaged, kok sama sesama muslim tidak bisa," tambahnya.
Baca Juga:
Partai Politik Dinilai Tidak Peduli Pada Penolakan Kenaikan BBM
Hal terpenting, katanya, ialah mereka bersedia hidup berdampingan dan bisa menerima negara tempat mereka hidup bersama kelompok-kelompok masyarakat atau umat agama lain.
Dia juga menilai penetapan radikalisme sebagai identitas dan menghadapi kelompok radikal sebagai musuh pada akhirnya hanya melahirkan masalah baru, sementara masalah awal pun belum ditemukan solusinya.
"Kalau kita melihat ada masalah dan mau mencari jalan keluar dari masalah, ya kita harus bicara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan masalah itu untuk mencari jalan keluar," ujarnya.
Oleh karena itu, dia mengingatkan bahwa pendekatan permusuhan sudah sepatutnya ditinggalkan oleh semua pihak. (*)
Baca Juga:
Kondisi Politik Dinilai Positif
Bagikan
Berita Terkait
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU

Anutin Charnvirakul Jadi PM Baru Thailand, Keluarga Thaksin Shinawatra Menyingkir ke Dubai

Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan

PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah

Panggung Politik Suryadharma Ali Ketum Partai Sampai 2 Kali Menteri

Mantan Menag dan Ketum PPP Suryadharma Ali Meninggal, PPP Perintahkan Kader Gelar Salat Gaib

PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim Siap Beroperasi

Gubernur Pramono Bantah Orang NU Dipermudah Masuk Kerja di BUMD

Kaesang Gagas Pemilihan Raya, PSI Jakarta: Menjawab Keresahan Anak Muda untuk Berpolitik

Konflik Palestina-Israel Terus Berlangsung: Pendekatan Non-State Actor Punya Perang Penting
