NasDem Tuntut Pemerintah Beri Insentif Pekerja Terdampak 'Work from Home'

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 20 Maret 2020
NasDem Tuntut Pemerintah Beri Insentif Pekerja Terdampak 'Work from Home'

Pemerintah memutuskan impor bawang putih dari Tiongkok untuk tekan lonjakan harga komoditas tersebut (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kebijakan insentif kepada para pekerja di lapangan, yang berdampak dari kebijakan Work from Home (WFH).

"Mereka itu kan mengandalkan pendapatannya dari lapangan. Kalau tidak ada, maka keluarga mereka mau makan apa?" kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino di Jakarta, Jumat (20/3).

Baca Juga

Kogabwilhan I Turun Gunung Cek Wisma Atlet Kemayoran, TNI Mulai Jaga Lokasi

Untuk itu, Wibi mendesak pemerintah turut serta memperhatikan jangan hanya memikirkan para pekerja kantoran saja. Menurut, kebutuhan hidup masyarakat yang bekerja sebagai pedagang dan supir angkutan umum juga harus diperhatikan.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta sekaligus Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Nasdem DKI Jakarta di The Media Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019). (Dok DPW Nasdem DKI Jakarta)
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta sekaligus Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Nasdem DKI Jakarta di The Media Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019). (Dok DPW Nasdem DKI Jakarta)

Jika pemerintah tak turun tangan memikirkan hal itu, kata dia, pekerja di lapangan dan keluarga makan apa. "Jangan cuma fokus membatasi dong. Tapi juga fokus bagaimana agar tetap terpenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat," ujar Wibi.

Anggota Komisi A DPRD ini juga menyarankan pemerintah untuk membuat program insentif sembako murah bagi warga di tengah virus corona atau COVID-19.

"Itu yang sangat dibutuhkan buat para pekerja di lapangan yang penghasilannya berdampak karena kebijakan Work from Home," tutup politikus NasDem itu. (Asp)

Baca Juga

Semua Instansi Negara Dengar Titah Jokowi: Pangkas Belanja tidak Penting!

#Partai Nasdem #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan