NasDem Tuntut Pemerintah Beri Insentif Pekerja Terdampak 'Work from Home'

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 20 Maret 2020
NasDem Tuntut Pemerintah Beri Insentif Pekerja Terdampak 'Work from Home'

Pemerintah memutuskan impor bawang putih dari Tiongkok untuk tekan lonjakan harga komoditas tersebut (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kebijakan insentif kepada para pekerja di lapangan, yang berdampak dari kebijakan Work from Home (WFH).

"Mereka itu kan mengandalkan pendapatannya dari lapangan. Kalau tidak ada, maka keluarga mereka mau makan apa?" kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino di Jakarta, Jumat (20/3).

Baca Juga

Kogabwilhan I Turun Gunung Cek Wisma Atlet Kemayoran, TNI Mulai Jaga Lokasi

Untuk itu, Wibi mendesak pemerintah turut serta memperhatikan jangan hanya memikirkan para pekerja kantoran saja. Menurut, kebutuhan hidup masyarakat yang bekerja sebagai pedagang dan supir angkutan umum juga harus diperhatikan.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta sekaligus Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Nasdem DKI Jakarta di The Media Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019). (Dok DPW Nasdem DKI Jakarta)
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta sekaligus Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Nasdem DKI Jakarta di The Media Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019). (Dok DPW Nasdem DKI Jakarta)

Jika pemerintah tak turun tangan memikirkan hal itu, kata dia, pekerja di lapangan dan keluarga makan apa. "Jangan cuma fokus membatasi dong. Tapi juga fokus bagaimana agar tetap terpenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat," ujar Wibi.

Anggota Komisi A DPRD ini juga menyarankan pemerintah untuk membuat program insentif sembako murah bagi warga di tengah virus corona atau COVID-19.

"Itu yang sangat dibutuhkan buat para pekerja di lapangan yang penghasilannya berdampak karena kebijakan Work from Home," tutup politikus NasDem itu. (Asp)

Baca Juga

Semua Instansi Negara Dengar Titah Jokowi: Pangkas Belanja tidak Penting!

#Partai Nasdem #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Bagikan