NasDem: Pernyataan Hasto Rendahkan Martabat Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 24 Februari 2023
NasDem: Pernyataan Hasto Rendahkan Martabat Anies

Anies Baswedan. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut Anies Baswedan berpotensi memiliki banyak utang jika bergerak sendiri dalam safari politiknya.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, pernyataan Hasto telah merendahkan martabat Anies.

Pasalnya, Hasto dinilai telah mengusik ranah pribadi Anies dengan melontarkan ucapan yang tendensius.

Baca Juga:

PKS Akui Dapat Ancaman saat Ingin Mengusung Anies Jadi Capres

“Ini kan sudah sangat privat. Sehingga pernyataan ini bagi saya sangat merendahkan martabat seorang Anies Baswedan oleh Hasto,” kata Ahmad Ali saat dihubungi awak media, Kamis (23/2) malam.

Ahmad Ali lantas bertanya apakah Anies pernah berutang kepada Hasto. Ia menilai, pernyataan Hasto tidak mencerminkan sikap elite politik yang selalu bicara moralitas dan pancasilais.

“Pak Anies sendiri gak pernah berutang kepada PDIP maupun kepada Pak Hasto. Sehingga tuduhan-tuduhan ini, tuduhan yang sangat merendahkan martabat Pak Anies menurut saya,” ujarnya.

Baca Juga:

Anies Sebut Calon Pendampingnya di Pilpres akan Diumumkan Saat Koalisi Terbentuk

Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini memastikan NasDem dan Anies tidak akan pernah menandatangani perjanjian surat utang piutang terkait biaya politik Pilpres 2024.

“Jadi ketika dia (Anies) jalan bersama-sama diusung oleh Partai NasDem, saya pastikan tidak ada penandatanganan surat utang. Jadi itu saya pastikan tidak ada utang piutang dalam perjalanan ini,” imbuhnya.

Sebab, lanjut Ahmad Ali, NasDem menyadari bahwa Anies tidak memiliki uang untuk maju sebagai capres lantaran ia bukan seorang pengusaha. Oleh karena itu, biaya politik bakal dipikul bersama oleh semua pihak yang menginginkan Anies maju sebagai capres 2024.

“Sehingga kami menyadari betul dan tentunya ada konsekuensi-konsekuensi yang kemudian diskusi dengan tokoh-tokoh yang selama ini mengharapkan Pak Anies maju sehingga kemudian menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Anies Sebut Dukungan PKS Merupakan Amanat Besar untuk Memenangkan Pilpres 2024

#Anies Baswedan #NasDem #PKS #Hasto Kristiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Indonesia
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Beredar dokumen pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka berpelat Fraksi NasDem di DPR. Simak penjelasan detailnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan