PKS Akui Dapat Ancaman saat Ingin Mengusung Anies Jadi Capres

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 23 Februari 2023
PKS Akui Dapat Ancaman saat Ingin Mengusung Anies Jadi Capres

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui banyak rintangan yang harus dilewati hingga akhirnya memutuskan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut dikatakan Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat pidato deklarasi Anies sebagai capres di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Baca Juga:

Anies Sebut Dukungan PKS Merupakan Amanat Besar untuk Memenangkan Pilpres 2024

"Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan (Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden) PKS melewati jalan perjuangan yang tidak mudah," ucap Syaikhu.

Syaikhu juga mengungkapkan, bahwa PKS mendapat ancaman dari pihak lain. Namun sayangnya Anggota DPR Dapil Jawa Barat ini tak menjelaskan dengan rinci ancaman berbentuk apa dan siapa yang mengancam.

"Banyak ramuan banyak tekanan dan juga mungkin ada ancaman," paparnya.

Kendati begitu, lanjut Syaikhu, keputusan PKS sudah bulat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres tahun depan demi perubahan yang lebih baik lagi.

Baca Juga:

PKS Minta Kadernya Perkenalkan Anies hingga Pelosok sebagai Bakal Capres

"Tapi PKS tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa untuk perbaikan dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan ini," urainya.

Diketahui, PKS baru saja resmi mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024 dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Deklarasi dukungan Anies jadi Capres 2024 ini merupakan hasil dari Musyawarah Majelis Syura PKS.

"Hasil Musyawarah Majelis Syura jatuh kepada Anies Baswedan," ucap PKS Ahmad Syaikhu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/2). (Asp)

Baca Juga:

PKS Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024

#PKS #Ahmad Syaikhu #Anies Baswedan #Capres 2024 #Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Bagikan