NasDem Balik Tuduh Demokrat Berkhianat pada Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 24 Agustus 2023
NasDem Balik Tuduh Demokrat Berkhianat pada Anies

Anies Baswedan. (ANTARA/Darwin Fatir/dok)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang digagas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang bergejolak buntut pernyataan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief, soal adanya salah satu partai mitra koalisi yang berkhianat.

Meski tak spesifik menyebut NasDem sebagai partai yang berkhianat pada koalisi KPP. Namun, kuat dugaan partai yang dimaksud Andi Arief yakni parpol besutan Surya Paloh tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie menyebut, Andi Arief kurang waras dan tuduhannya juga terlihat aneh. Menurutnya, NasDem tak memiliki latar belakang untuk mengkhianati Anies.

Baca Juga:

Nasdem Sebut Wacana Ganjar-Anies Berpotensi Terjadi

"Pikiran yang kurang waras adalah yang curiga atau yang memfitnah NasDem seolah mau hengkang dari koalisi. Ini pikiran yang kurang waras. Bagaimana NasDem berkhianat kepada Anies dan Koalisi Perubahan, aneh," ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/8).

Pria yang karib disapa Gus Choi ini menegaskan, NasDem adalah inisiator pembentukan koalisi pendukung Anies. Bahkan, NasDem telah berkorban dan berhadapan dengan banyak risiko sebagai konsekuensi dari langkah politik mengusung Anies.

Baca Juga:

Demokrat Minta NasDem Bijak untuk Segera Umumkan Cawapres Anies

Dia balik menuduh justru Demokrat yang berkhianat pada Anies lantaran melakukan safari politik dengan parpol lintas koalisi. Di antaranya pertemuan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Kalau harus berpikiran buruk, justru NasDem yang layak curiga kepada Partai Demokrat ketika dia bersafari ke partai-partai lain yang di luar koalisinya. Tetapi NasDem justru memberikan dukungan dan bersikap positif," ungkapnya.

Dikatakan, Gus Choi seharusnya Andi Arief dan Demokrat menunjukkan sikap kedewasaan dalam berkoalisi. Dia menegaskan, NasDem tidak akan meninggalkan Anies menjelang Pilpres 2024.

"Berkoalisi atau kerja sama politik diperlukan kedewasaan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Andi Arief Duga Surya Paloh jadi Cawapres Anies, NasDem Beri Klarifikasi

#Anies Baswedan #Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan