Nasdem Akui DPR Belum Kerja Maksimal

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 01 Oktober 2015
Nasdem Akui DPR Belum Kerja Maksimal

Prananda Paloh Anggota Fraksi Nasdem DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai yang baru pertama kali duduk di lembaga legislatif, Nasional Demokrat (Nasdem), mengaku kinerjanya di bangku DPR belum maksimal. Banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih menjadi PR, hal ini menjadi alasan 1 dari 10 fraksi yang dilantik Oktober 2014 lalu.

Rabu (1/10) 2014 lalu,Sebanyak 560 anggota DPR RI dilantik. Dari jumlah tersebut, ada 318 wajah baru dan sisanya 242 orang merupakan wajah lama. 10 Fraksi yang diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat periode 2014-2019 diantara lain adalah PDIP 109 orang, Golkar 91 orang, Gerindra 73 orang, Demokrat 61 orang, PAN 49 orang, PKB 47 orang, PKS 40 orang, PPP 39 orang, Hanura 16 orang dan NasDem selaku pendatang baru berjumlah 35 orang.

"Paling tidak fraksi NasDem kami sudah berusaha maksimal untuk kepentingan rakyat. Walaupun tak optimal dari semua fraksi lain," ujar Ketua DPP Partai NasDem Prananda Paloh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

DPR RI telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 126 rancangan undang-undang dan menyetujuinya menjadi undang-undang dalam waktu lima tahun pada periode 2009-2014.
Kata Prananda pada tahun 2015 ini saja, kinerja DPR dari target program legislasi nasional (Prolegnas) sebanyak 37 RUU masih kurang dari separuhnya yang bisa diselesaikan.

"Karena proses Baleg (Badan Legislasi DPR), kami jujur masih banyak RUU yang harus diselesaikan. RUU Kamnas dan KUHP dan sebagainya," tegasnya.(mad)

Baca Juga:

  1. Krisis Calon Kepala Daerah, Nasdem Salahkan Putusan MK
  2. Setahun di DPR, Nasdem Ogah Diremehkan
  3. Jokowi Hadiri Pembukaan Rakernas Partai Nasdem
  4. OC Kaligis Mundur dari Mahkamah Partai Nasdem
  5. Nasdem Akui Kadernya Palak Calon Kepala Daerah
#Prananda Paloh #Rancangan Undang-Undang #NasDem #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Bagikan