Nasdem Akui DPR Belum Kerja Maksimal

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 01 Oktober 2015
Nasdem Akui DPR Belum Kerja Maksimal

Prananda Paloh Anggota Fraksi Nasdem DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai yang baru pertama kali duduk di lembaga legislatif, Nasional Demokrat (Nasdem), mengaku kinerjanya di bangku DPR belum maksimal. Banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih menjadi PR, hal ini menjadi alasan 1 dari 10 fraksi yang dilantik Oktober 2014 lalu.

Rabu (1/10) 2014 lalu,Sebanyak 560 anggota DPR RI dilantik. Dari jumlah tersebut, ada 318 wajah baru dan sisanya 242 orang merupakan wajah lama. 10 Fraksi yang diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat periode 2014-2019 diantara lain adalah PDIP 109 orang, Golkar 91 orang, Gerindra 73 orang, Demokrat 61 orang, PAN 49 orang, PKB 47 orang, PKS 40 orang, PPP 39 orang, Hanura 16 orang dan NasDem selaku pendatang baru berjumlah 35 orang.

"Paling tidak fraksi NasDem kami sudah berusaha maksimal untuk kepentingan rakyat. Walaupun tak optimal dari semua fraksi lain," ujar Ketua DPP Partai NasDem Prananda Paloh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

DPR RI telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 126 rancangan undang-undang dan menyetujuinya menjadi undang-undang dalam waktu lima tahun pada periode 2009-2014.
Kata Prananda pada tahun 2015 ini saja, kinerja DPR dari target program legislasi nasional (Prolegnas) sebanyak 37 RUU masih kurang dari separuhnya yang bisa diselesaikan.

"Karena proses Baleg (Badan Legislasi DPR), kami jujur masih banyak RUU yang harus diselesaikan. RUU Kamnas dan KUHP dan sebagainya," tegasnya.(mad)

Baca Juga:

  1. Krisis Calon Kepala Daerah, Nasdem Salahkan Putusan MK
  2. Setahun di DPR, Nasdem Ogah Diremehkan
  3. Jokowi Hadiri Pembukaan Rakernas Partai Nasdem
  4. OC Kaligis Mundur dari Mahkamah Partai Nasdem
  5. Nasdem Akui Kadernya Palak Calon Kepala Daerah
#Prananda Paloh #Rancangan Undang-Undang #NasDem #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Bagikan