Nasdem Akui DPR Belum Kerja Maksimal

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 01 Oktober 2015
Nasdem Akui DPR Belum Kerja Maksimal

Prananda Paloh Anggota Fraksi Nasdem DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai yang baru pertama kali duduk di lembaga legislatif, Nasional Demokrat (Nasdem), mengaku kinerjanya di bangku DPR belum maksimal. Banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih menjadi PR, hal ini menjadi alasan 1 dari 10 fraksi yang dilantik Oktober 2014 lalu.

Rabu (1/10) 2014 lalu,Sebanyak 560 anggota DPR RI dilantik. Dari jumlah tersebut, ada 318 wajah baru dan sisanya 242 orang merupakan wajah lama. 10 Fraksi yang diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat periode 2014-2019 diantara lain adalah PDIP 109 orang, Golkar 91 orang, Gerindra 73 orang, Demokrat 61 orang, PAN 49 orang, PKB 47 orang, PKS 40 orang, PPP 39 orang, Hanura 16 orang dan NasDem selaku pendatang baru berjumlah 35 orang.

"Paling tidak fraksi NasDem kami sudah berusaha maksimal untuk kepentingan rakyat. Walaupun tak optimal dari semua fraksi lain," ujar Ketua DPP Partai NasDem Prananda Paloh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

DPR RI telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 126 rancangan undang-undang dan menyetujuinya menjadi undang-undang dalam waktu lima tahun pada periode 2009-2014.
Kata Prananda pada tahun 2015 ini saja, kinerja DPR dari target program legislasi nasional (Prolegnas) sebanyak 37 RUU masih kurang dari separuhnya yang bisa diselesaikan.

"Karena proses Baleg (Badan Legislasi DPR), kami jujur masih banyak RUU yang harus diselesaikan. RUU Kamnas dan KUHP dan sebagainya," tegasnya.(mad)

Baca Juga:

  1. Krisis Calon Kepala Daerah, Nasdem Salahkan Putusan MK
  2. Setahun di DPR, Nasdem Ogah Diremehkan
  3. Jokowi Hadiri Pembukaan Rakernas Partai Nasdem
  4. OC Kaligis Mundur dari Mahkamah Partai Nasdem
  5. Nasdem Akui Kadernya Palak Calon Kepala Daerah
#Prananda Paloh #Rancangan Undang-Undang #NasDem #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Bagikan