Nasdem Akui DPR Belum Kerja Maksimal

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 01 Oktober 2015
Nasdem Akui DPR Belum Kerja Maksimal

Prananda Paloh Anggota Fraksi Nasdem DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai yang baru pertama kali duduk di lembaga legislatif, Nasional Demokrat (Nasdem), mengaku kinerjanya di bangku DPR belum maksimal. Banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih menjadi PR, hal ini menjadi alasan 1 dari 10 fraksi yang dilantik Oktober 2014 lalu.

Rabu (1/10) 2014 lalu,Sebanyak 560 anggota DPR RI dilantik. Dari jumlah tersebut, ada 318 wajah baru dan sisanya 242 orang merupakan wajah lama. 10 Fraksi yang diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat periode 2014-2019 diantara lain adalah PDIP 109 orang, Golkar 91 orang, Gerindra 73 orang, Demokrat 61 orang, PAN 49 orang, PKB 47 orang, PKS 40 orang, PPP 39 orang, Hanura 16 orang dan NasDem selaku pendatang baru berjumlah 35 orang.

"Paling tidak fraksi NasDem kami sudah berusaha maksimal untuk kepentingan rakyat. Walaupun tak optimal dari semua fraksi lain," ujar Ketua DPP Partai NasDem Prananda Paloh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

DPR RI telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 126 rancangan undang-undang dan menyetujuinya menjadi undang-undang dalam waktu lima tahun pada periode 2009-2014.
Kata Prananda pada tahun 2015 ini saja, kinerja DPR dari target program legislasi nasional (Prolegnas) sebanyak 37 RUU masih kurang dari separuhnya yang bisa diselesaikan.

"Karena proses Baleg (Badan Legislasi DPR), kami jujur masih banyak RUU yang harus diselesaikan. RUU Kamnas dan KUHP dan sebagainya," tegasnya.(mad)

Baca Juga:

  1. Krisis Calon Kepala Daerah, Nasdem Salahkan Putusan MK
  2. Setahun di DPR, Nasdem Ogah Diremehkan
  3. Jokowi Hadiri Pembukaan Rakernas Partai Nasdem
  4. OC Kaligis Mundur dari Mahkamah Partai Nasdem
  5. Nasdem Akui Kadernya Palak Calon Kepala Daerah
#Prananda Paloh #Rancangan Undang-Undang #NasDem #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Bagikan