Isu Banteng Vs Celeng Berpotensi Digoreng Lawan Politik PDIP Sampai Kering

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 13 Oktober 2021
Isu Banteng Vs Celeng Berpotensi Digoreng Lawan Politik PDIP Sampai Kering

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Grobogan, Rabu (13/10). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bursa pencalonan presiden di internal PDI Perjuangan (PDIP) sudah ramai meski Pilpres 2024 masih jauh. Persaingan secara tak langsung kerap terjadi antara Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Narasi banteng versus celeng muncul di tengah memanasnya internal PDIP. Hal itu bermula dari langkah Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sumbogo mendeklarasikan diri siap mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024.

Baca Juga

Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati

Merespons deklarasi itu, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang 'Pacul' Wuryanto menyebut soal banteng dan celeng. Ia menegaskan, PDIP adalah partai yang mengikuti satu arahan dari pimpinan. Seluruh kader wajib mengikuti aturan dari ketua umum.

Bambang menyebut oknum kader PDIP yang mendeklarasikan capres mendahului arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah keluar dari barisan. Untuk itu, pimpinan dari oknum tersebut harus memberikan sanksi.

Kemudian Bambang bicara sebuah adagium yang ada di partai berlogo banteng moncong putih itu. Menurutnya, kader yang keluar dari barisan bukanlah banteng, melainkan celeng.

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai perseteruan antara Bambang Pacul dan pendukung Ganjar kontraproduktif. Menurutnya, hal tersebut akan merugikan PDIP. Apalagi, konflik tersebut dipertontonkan terbuka di media massa.

"Ini dapat dimanfaatkan oleh lawan politik PDIP dan bisa digoreng sampe kering isu ini," kata Karyono saat dihubungi MerahPutih.com, Rabu (13/10).

Seluruh kader PDIP, kata Karyono, harus memiliki kesamaan visi dalam menyongsong Pemilu 2024. Pemilu 2024 harus dipandang sebagai pertarungan ideologis bukan sekadar pertarungan kekuasaan.

Paradigma kader dan pimpinan PDIP terhadap Pilpres 2024, jangan semata-mata hanya sekedar pertarungan kekuasaan, tetapi pertarungan untuk mewujudkan cita-cita ideologi dan memenangkan aspirasi rakyat.

"Kalo paradigmanya itu, ada kearifan dan kebijaksanaan, maka syaratnya kemudian adalah kasih ruang yang sama kepada putra putri terbaik yang ada di PDIP," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan COVID-19 di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (11/10). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan COVID-19 di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (11/10). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Dengan begitu, kata Karyono, kader-kader terbaik PDIP akan turun ke masyarakat, membuat terobosan untuk memajukan negara dan mensejahterakan rakyat, sehingga mengharumkan nama partai besutan Megawai Soekarnoputri tersebut.

"PDIP seharusnya lebih mementingkan aspek platfrom perjuangan berlandaskan pada ideologi partai. Kalau paradigmanya dalam memandang Pilpres itu sekedar kekuasaan maka yang terjadi adalah ego," kata dia.

"Saya kira jika paradigmanya seperti itu ada kearifan, nah baru bicara siapa yang paling layak (jadi capres)," sambung Karyono.

Untuk itu, ia mengingatkan agar elite PDIP tidak mengunci satu nama untuk dijadikan tokoh nasional dalam kontestasi politik 2024. Konsekuensinya, jika respons pasar rendah terhadap satu nama tersebut maka yang rugi adalah PDIP sendiri.

"Nantinya PDIP akan kalah pilpres dan legislatif. Harapan untuk menang hattrick buyar. Biarkan bunga itu tumbuh mengharumkan semerbak bangsa. Jadi siapa figur yang paling banyak didukung oleh masyarakat itu terserah masyarakat," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute ini melanjutkan, untuk menentukan figur yang potensial memenangkan Pilpres parameternya adalah hasil survei. Pasalnya, prefrensi masyarakat terhadap capres dan cawapres itu dipotret melalui suvei.

"Kalau memang si A yang paling banyak dipilih masyarakat, si B harus legowo, jadi syaratnya harus legowo. Figur dengan elektabelitas partai itu sangat memiliki keterkaitan erat, mempunyai korelasi antara figur dengan elektebelitas partai," imbuhnya.

Berkaca dari pengalaman, figur Jokowi mampu mendongkrak suara PDIP pada Pemilu 2014. Tak hanya figur Jokowi, Tri Rismaharini juga dianggap sukses memimpin Surabaya dan itu berdampak positif terhadap elektoral PDIP.

"Jadi rumusnya itu, tebarkan kebaikan biarkan kader itu turun ke masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, partai dan negara," kata dia.

Karyono meyakini, Megawati Soekarnoputri akan sangat hati hati dalam membuat keputusan tentang siapa calon presiden yang akan diusung oleh PDIP. Megawati, kata Karyono, sudah teruji membawa PDIP dan Jokowi dua kali berturut-turut memenangkan Pileg dan Pilpres.

"Ibu Mega tentu ingin memiliki legacy di usianya yang sudah lanjut. Beliau sudah banyak berkiprah di republik ini sejak di DPR, wakil presiden, presiden kemudian jadi playmaker ketua umum partai yang memenangkan Pilpres dua kali berturut turut. Saya yakin ingin memiliki legacy hattrick memenangkan Pileg dan Pilres 2024," tutup Karyono. (Pon)

Baca Juga

Ganjar Pranowo Sulit Didukung PDIP karena Masih Dikuasai Trah Soekarno

#PDIP #Ganjar Pranowo #Karyono Wibowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan