Isu Banteng Vs Celeng Berpotensi Digoreng Lawan Politik PDIP Sampai Kering

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 13 Oktober 2021
Isu Banteng Vs Celeng Berpotensi Digoreng Lawan Politik PDIP Sampai Kering

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Grobogan, Rabu (13/10). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bursa pencalonan presiden di internal PDI Perjuangan (PDIP) sudah ramai meski Pilpres 2024 masih jauh. Persaingan secara tak langsung kerap terjadi antara Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Narasi banteng versus celeng muncul di tengah memanasnya internal PDIP. Hal itu bermula dari langkah Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sumbogo mendeklarasikan diri siap mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024.

Baca Juga

Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati

Merespons deklarasi itu, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang 'Pacul' Wuryanto menyebut soal banteng dan celeng. Ia menegaskan, PDIP adalah partai yang mengikuti satu arahan dari pimpinan. Seluruh kader wajib mengikuti aturan dari ketua umum.

Bambang menyebut oknum kader PDIP yang mendeklarasikan capres mendahului arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah keluar dari barisan. Untuk itu, pimpinan dari oknum tersebut harus memberikan sanksi.

Kemudian Bambang bicara sebuah adagium yang ada di partai berlogo banteng moncong putih itu. Menurutnya, kader yang keluar dari barisan bukanlah banteng, melainkan celeng.

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai perseteruan antara Bambang Pacul dan pendukung Ganjar kontraproduktif. Menurutnya, hal tersebut akan merugikan PDIP. Apalagi, konflik tersebut dipertontonkan terbuka di media massa.

"Ini dapat dimanfaatkan oleh lawan politik PDIP dan bisa digoreng sampe kering isu ini," kata Karyono saat dihubungi MerahPutih.com, Rabu (13/10).

Seluruh kader PDIP, kata Karyono, harus memiliki kesamaan visi dalam menyongsong Pemilu 2024. Pemilu 2024 harus dipandang sebagai pertarungan ideologis bukan sekadar pertarungan kekuasaan.

Paradigma kader dan pimpinan PDIP terhadap Pilpres 2024, jangan semata-mata hanya sekedar pertarungan kekuasaan, tetapi pertarungan untuk mewujudkan cita-cita ideologi dan memenangkan aspirasi rakyat.

"Kalo paradigmanya itu, ada kearifan dan kebijaksanaan, maka syaratnya kemudian adalah kasih ruang yang sama kepada putra putri terbaik yang ada di PDIP," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan COVID-19 di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (11/10). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan COVID-19 di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (11/10). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Dengan begitu, kata Karyono, kader-kader terbaik PDIP akan turun ke masyarakat, membuat terobosan untuk memajukan negara dan mensejahterakan rakyat, sehingga mengharumkan nama partai besutan Megawai Soekarnoputri tersebut.

"PDIP seharusnya lebih mementingkan aspek platfrom perjuangan berlandaskan pada ideologi partai. Kalau paradigmanya dalam memandang Pilpres itu sekedar kekuasaan maka yang terjadi adalah ego," kata dia.

"Saya kira jika paradigmanya seperti itu ada kearifan, nah baru bicara siapa yang paling layak (jadi capres)," sambung Karyono.

Untuk itu, ia mengingatkan agar elite PDIP tidak mengunci satu nama untuk dijadikan tokoh nasional dalam kontestasi politik 2024. Konsekuensinya, jika respons pasar rendah terhadap satu nama tersebut maka yang rugi adalah PDIP sendiri.

"Nantinya PDIP akan kalah pilpres dan legislatif. Harapan untuk menang hattrick buyar. Biarkan bunga itu tumbuh mengharumkan semerbak bangsa. Jadi siapa figur yang paling banyak didukung oleh masyarakat itu terserah masyarakat," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute ini melanjutkan, untuk menentukan figur yang potensial memenangkan Pilpres parameternya adalah hasil survei. Pasalnya, prefrensi masyarakat terhadap capres dan cawapres itu dipotret melalui suvei.

"Kalau memang si A yang paling banyak dipilih masyarakat, si B harus legowo, jadi syaratnya harus legowo. Figur dengan elektabelitas partai itu sangat memiliki keterkaitan erat, mempunyai korelasi antara figur dengan elektebelitas partai," imbuhnya.

Berkaca dari pengalaman, figur Jokowi mampu mendongkrak suara PDIP pada Pemilu 2014. Tak hanya figur Jokowi, Tri Rismaharini juga dianggap sukses memimpin Surabaya dan itu berdampak positif terhadap elektoral PDIP.

"Jadi rumusnya itu, tebarkan kebaikan biarkan kader itu turun ke masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, partai dan negara," kata dia.

Karyono meyakini, Megawati Soekarnoputri akan sangat hati hati dalam membuat keputusan tentang siapa calon presiden yang akan diusung oleh PDIP. Megawati, kata Karyono, sudah teruji membawa PDIP dan Jokowi dua kali berturut-turut memenangkan Pileg dan Pilpres.

"Ibu Mega tentu ingin memiliki legacy di usianya yang sudah lanjut. Beliau sudah banyak berkiprah di republik ini sejak di DPR, wakil presiden, presiden kemudian jadi playmaker ketua umum partai yang memenangkan Pilpres dua kali berturut turut. Saya yakin ingin memiliki legacy hattrick memenangkan Pileg dan Pilres 2024," tutup Karyono. (Pon)

Baca Juga

Ganjar Pranowo Sulit Didukung PDIP karena Masih Dikuasai Trah Soekarno

#PDIP #Ganjar Pranowo #Karyono Wibowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Bagikan