Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pilpres 2024

Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 13 Oktober 2021
Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau vaksinasi pelajar di SMAN 3 Solo, Rabu (4/8). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih,com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga kini belum mengeluarkan keputusan terkait calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Namun, sejumlah kader partai berlambang banteng moncong putih itu sudah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai kandidat orang nomor satu di Indonesia.

Baca Juga

Pengamat Nilai Ganjar-SYL Opsi Pasangan Ideal di Pilpres 2024

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Ray Rangkuti menilai, para kader PDIP dinilai punya hak untuk bersuara.

"Selama belum ada keputusan partai terhadap nama calon tertentu, tentu belum ada kewajiban anggota untuk hanya mendukung satu nama saja," ujar Ray kepada wartawan, Rabu (13/10).

Menurut dia, aspirasi dari kader akar rumput serta masyarakat perlu menjadi pertimbangan objektif dari Megawati Soekarnoputri dalam menentukan siapa kandidat yang sebaiknya maju dalam Pilpres 2024.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid Kelurahan Damai di Tipes, Kecamatan Serengan, Solo, Sabtu (9/10). (MP/Ismail)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid Kelurahan Damai di Tipes, Kecamatan Serengan, Solo, Sabtu (9/10). (MP/Ismail)

Termasuk di dalamnya soal mendukung Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. "Salah satu dari dua nama ini belum diputuskan untuk dinyatakan sebagai capres PDIP," katanya.

Dia pun menilai meme Barisan Celeng Berjuang yang dibuat pendukung Ganjar Pranowo merupakan hal yang wajar.

Maka sepanjang belum ada satupun nama yang diputuskan secara resmi oleh PDIP sebagai capres, tidak ada kewajiban anggota untuk mendukung satu nama pun.

"Artinya, anggota PDIP tetap punya hak untuk menyatakan dukungan terhadap siapapun," imbuhnya.

Direktur Lingkar Madani Indonesia ini berharap perbedaan suara di tubuh PDIP terkait nama kandidat yang akan maju di Pilpres 2024 tidak semakin membesar dengan pernyataan kontroversial.

"Tidak perlu saling mengancam. Perbedaan dukungan itu adalah proses alami dalam organisasi manapun," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Ganjar Tetap Unggul Meski Prabowo Diusung PDIP

#PDIP #Pilpres 2024 #Ganjar Pranowo #Megawati Soekarnoputri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer
Selain menyoroti kinerja aparat, Megawati juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya fenomena buzzer di media sosial yang didominasi oleh anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer
Indonesia
Nama Jalan Soekarno di Rabat, Tanda Cinta Maroko untuk Indonesia
Lokasi Jalan Soekarno itu sangat terkenal di Rabat, lokasinya dekat dengan gedung parlemen.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Nama Jalan Soekarno di Rabat, Tanda Cinta Maroko untuk Indonesia
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Aparat saat itu secara rutin menghubungi redaksi untuk memantau pemberitaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Dubes Korsel Bertemu Megawati di Teuku Umar, Bahas Upaya Perdamaian Korea
Dubes Korea sangat mengapresiasi perhatian Megawati atas persoalan di Semenanjung Korea.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Dubes Korsel Bertemu Megawati di Teuku Umar, Bahas Upaya Perdamaian Korea
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Bagikan