Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku tidak pernah mendengar perintah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tetap melanjutkan proyek pengadaan e-KTP, meski bermasalah.
Masalah tersebut menyeruak saat mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Mirwan Amir menyebut nama SBY di persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, Kamis (25/1) pekan lalu.
"Wah saya enggak tahu. Saya enggak yakin. Janganlah digoreng-goreng itu, kasihan. Itu kita artinya saya masa soal Pak SBY ngomong (begitu). Itu kan memang sudah masuk program negara. Sudah ada anggarannya. Masa dituduh jadi konsumsi politik. Enggak baik," kata Gamawan sebelum bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1).
Menurut Gamawan, saat itu proyek e-KTP merupakan program prioritas pemerintah. Sebab, program tersebut dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, ia meminta munculnya nama SBY di kasus e-KTP tidak perlu di besar-besarkan.
"Kan dia (Mirwan) yang ngomong begitu. SBY juga (pasti) ngomong normatif. Tetapi kan digoreng-goreng seolah ini jadi masalah besar," ucap Gamawan.
Sebelumnya, nama SBY muncul dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek e-KTP untuk terdakwa Setya Novanto, pada Kamis (25/1) pekan lalu. SBY disebut mempunyai tanggung jawab dalam program pelaksanaan proyek e-KTP.
Mirwan yang merupakan Wakil Ketua Banggar DPR saat proyek e-KTP bergulir mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyarankan kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar proyek pengadaan e-KTP tak dilanjutkan.
Pasalnya, kata Mirwan, ia mendapat masukan dari rekannya yang merupakan pengusaha bernama Yusnan Solihin bahwa proyek milik Kementerian Dalam Negeri itu bermasalah.
Dia mengaku menyampaikan saran itu langsung kepada SBY di Cikeas, ketika megaproyek senilai Rp 5,8 triliun itu masih dalam tahap persiapan.
"Pernah saya sampaikan (kepada SBY) bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan," kata Mirwan.
Menurut Mirwan, sebelum ia menyampaikan saran tersebut ke SBY, Yusnan telah lebih dulu membuat surat yang ditujukan kepada pemerintah bahwa proyek e-KTP bermasalah.
"Maka dari itu Pak Yusnan membuat surat yang ditujukan kepada pemerintahan pemenang Pemilu 2009 (SBY) dan saya juga percaya dengan Pak Yusnan kalau memang program ini tidak baik jangan dilanjutkan," ungkapnya.
Setelah mendengarkan sarannya, lanjut Mirwan, SBY meminta proyek e-KTP itu tetap diteruskan. Saat itu, SBY beralasan proyek pengadaan e-KTP ini dibuat untuk menghadapi pilkada.
"Tanggapan dari bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju Pilkada. Jadi poyek ini harus diteruskan," tandas Mirwan.
Meskipun mengetahui bahwa proyek e-KTP ini bermasalah, Mirwan mengaku tak punya kekuatan untuk menyetop proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.
"Saya hanya sebatas itu saja. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk menyetop program e-KTP ini. Tapi saya sudah sampaikan itu kepada pemenang pemilu atas saran dari Pak Yusnan karena katanya ada masalah," pungkas Mirwan. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Nama SBY Muncul di Sidang e-KTP, Setnov: Saya Kaget Juga
