Nama Anak Talaud Hilang dari Daftar SPPI, Anggota DPR Hillary Hubungi Letkol Teddy

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 11 April 2025
Nama Anak Talaud Hilang dari Daftar SPPI, Anggota DPR Hillary Hubungi Letkol Teddy

Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Brigitta Lasut. Foto: Dok/Hillary Brigitta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Brigitta Lasut, menerima laporan dari salah seorang calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025 asal Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Tyndale Mangamis.

Tyndale gagal mengikuti pelatihan lantaran namanya tiba-tiba hilang sebagai salah satu peserta calon SPPI Batch 3 di Sulawesi Utara. Hillary pun langsung menyurati BGN (Badan Gizi Nasional) dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, usai menerima laporan tersebut.

"Situasi ini sangat disayangkan, terlebih program SPPI seharusnya dijalankan dengan transparansi dan menjunjung tinggi asas keadilan. Perubahan mendadak terhadap status peserta seperti yang dialami oleh Tyndale patut dipertanyakan dan menjadi perhatian publik," kata Hillary dalam keterangannya, Kamis (10/4).

Sebelumnya, Tyndale Mangamis terdaftar dengan nomor peserta 595727771804 dan dinyatakan lulus oleh panitia pusat sebagai salah satu peserta SPPI Batch 3. Ia terpilih untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah mengikuti serangkaian tes.

Baca juga:

Jadi Perhatian Dunia, Prabowo Sebut Banyak Pemimpin Dunia yang Bertanya soal Program MBG

Calon peserta SPPI, Tyndale Mangamis, mengaku heran namanya tidak keluar sebagai salah satu peserta SPPI Batch 3 yang akan mengikuti pelatihan. Bahkan, namanya sebagai peserta hilang dan nomor peserta miliknya diganti dengan orang lain.

Hillary pun langsung menghubungi Seskab, Letkol Teddy. juga mengucapkan terimakasih atas masukan yang di berikan Hillary.

BGN menjelaskan, jika ada kesalahan dalam pengetikan. Selain itu, pihak keluarga Tyndale juga berharap, bantuan dari Hillary Brigitta Lasut bisa membuahkan hasil.

Menurut informasi, Seskab, Letkol Teddy, sudah merespons laporan Hillary. Teddy mengatakan, bahwa laporan tersebut akan segera diproses.

Baca juga:

DPR Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan perkembangan terakhir, Tyndale Mangamis sudah dipersilakan untuk mengikuti pendidikan, setelah beritanya viral di media sosial.

Namun, Hillary memastikan, pihaknya terus memberikan atensi dalam proses ini agar semua prosedur dapat berjalan sesuai ketentuan dan meminimalisir keresahan yang sempat timbul di masyarakat. (*)

#DPR RI #Makan Bergizi Gratis #Teddy Indra Wijaya #Badan Gizi Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Indonesia
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik
Lima anggota nonaktif DPR itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik
Indonesia
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Penemuan 2 kerangka manusia diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran gedung saat demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 lalu.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Indonesia
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
OJK sebelumnya menyebut nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi menembus Rp 4.500 triliun pada tahun 2030, dengan peluang besar menjadi pusat pertumbuhan digital di ASEAN.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Pangan Lokal Jadi Kunci Program MBG, BGN Ajak Daerah Ikut Hidupkan Ekonomi Rakyat
Pangan lokal kini menjadi kunci dari program MBG. BGN menyebutkan, bahwa hasil pangan lokal bisa digunakan sebagai bahan baku di SPPG Indonesia.
Soffi Amira - Minggu, 02 November 2025
Pangan Lokal Jadi Kunci Program MBG, BGN Ajak Daerah Ikut Hidupkan Ekonomi Rakyat
Indonesia
Ketua MPR Ajak Anak Muda Indonesia Jadi Peternak Sapi Demi Suksesnya MBG
Ajakan ketua MPR ini sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Ketua MPR Ajak Anak Muda Indonesia Jadi Peternak Sapi Demi Suksesnya MBG
Indonesia
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
2 perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang ditunjuk yakni Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tarik Rp 71 Triliun dari Program MBG, Mau Dialihkan ke Beras Gratis
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dikabarkan menarik Rp 71 triliun dari program MBG. Anggaran itu akan dialihkan ke beras gratis.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tarik Rp 71 Triliun dari Program MBG, Mau Dialihkan ke Beras Gratis
Indonesia
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Anggota Komisi XIII DPR, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah untuk memperkuat pengendalian polusi.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Bagikan