Nama Anak Talaud Hilang dari Daftar SPPI, Anggota DPR Hillary Hubungi Letkol Teddy

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 11 April 2025
Nama Anak Talaud Hilang dari Daftar SPPI, Anggota DPR Hillary Hubungi Letkol Teddy

Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Brigitta Lasut. Foto: Dok/Hillary Brigitta

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Brigitta Lasut, menerima laporan dari salah seorang calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025 asal Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Tyndale Mangamis.

Tyndale gagal mengikuti pelatihan lantaran namanya tiba-tiba hilang sebagai salah satu peserta calon SPPI Batch 3 di Sulawesi Utara. Hillary pun langsung menyurati BGN (Badan Gizi Nasional) dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, usai menerima laporan tersebut.

"Situasi ini sangat disayangkan, terlebih program SPPI seharusnya dijalankan dengan transparansi dan menjunjung tinggi asas keadilan. Perubahan mendadak terhadap status peserta seperti yang dialami oleh Tyndale patut dipertanyakan dan menjadi perhatian publik," kata Hillary dalam keterangannya, Kamis (10/4).

Sebelumnya, Tyndale Mangamis terdaftar dengan nomor peserta 595727771804 dan dinyatakan lulus oleh panitia pusat sebagai salah satu peserta SPPI Batch 3. Ia terpilih untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah mengikuti serangkaian tes.

Baca juga:

Jadi Perhatian Dunia, Prabowo Sebut Banyak Pemimpin Dunia yang Bertanya soal Program MBG

Calon peserta SPPI, Tyndale Mangamis, mengaku heran namanya tidak keluar sebagai salah satu peserta SPPI Batch 3 yang akan mengikuti pelatihan. Bahkan, namanya sebagai peserta hilang dan nomor peserta miliknya diganti dengan orang lain.

Hillary pun langsung menghubungi Seskab, Letkol Teddy. juga mengucapkan terimakasih atas masukan yang di berikan Hillary.

BGN menjelaskan, jika ada kesalahan dalam pengetikan. Selain itu, pihak keluarga Tyndale juga berharap, bantuan dari Hillary Brigitta Lasut bisa membuahkan hasil.

Menurut informasi, Seskab, Letkol Teddy, sudah merespons laporan Hillary. Teddy mengatakan, bahwa laporan tersebut akan segera diproses.

Baca juga:

DPR Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan perkembangan terakhir, Tyndale Mangamis sudah dipersilakan untuk mengikuti pendidikan, setelah beritanya viral di media sosial.

Namun, Hillary memastikan, pihaknya terus memberikan atensi dalam proses ini agar semua prosedur dapat berjalan sesuai ketentuan dan meminimalisir keresahan yang sempat timbul di masyarakat. (*)

#DPR RI #Makan Bergizi Gratis #Teddy Indra Wijaya #Badan Gizi Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Indonesia
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Lasarus berpesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan dan pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Indonesia
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Anggota DPR Hindun Anisah mendesak pemerintah menyiapkan SKKNI dan strategi pelatihan yang jelas untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) demi implementasi RUU PPRT
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Indonesia
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Secara rinci, dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Indonesia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Misbakhun merekomendasikan lima langkah strategis, termasuk subsidi tepat sasaran dan reformasi fiskal progresif
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Indonesia
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Hinca menekankan bahwa Triyono harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan jawabannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Indonesia
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Anggota DPR Muh. Haris menyoroti kesenjangan anggaran Rp67 triliun, alokasi yang minim untuk pencegahan stunting, dan tata kelola digital Program Makan Bergizi Nasional
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Indonesia
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan proses RUU PPRT yang sedang merumuskan jaminan sosial bagi PRT. Ia menekankan pentingnya mencari mekanisme yang tidak memberatkan pemberi kerja
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Indonesia
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Simak detail pembahasan yang menargetkan penyelesaian pada 2026
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Bagikan