Nama Anak Talaud Hilang dari Daftar SPPI, Anggota DPR Hillary Hubungi Letkol Teddy

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 11 April 2025
Nama Anak Talaud Hilang dari Daftar SPPI, Anggota DPR Hillary Hubungi Letkol Teddy

Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Brigitta Lasut. Foto: Dok/Hillary Brigitta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Brigitta Lasut, menerima laporan dari salah seorang calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025 asal Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Tyndale Mangamis.

Tyndale gagal mengikuti pelatihan lantaran namanya tiba-tiba hilang sebagai salah satu peserta calon SPPI Batch 3 di Sulawesi Utara. Hillary pun langsung menyurati BGN (Badan Gizi Nasional) dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, usai menerima laporan tersebut.

"Situasi ini sangat disayangkan, terlebih program SPPI seharusnya dijalankan dengan transparansi dan menjunjung tinggi asas keadilan. Perubahan mendadak terhadap status peserta seperti yang dialami oleh Tyndale patut dipertanyakan dan menjadi perhatian publik," kata Hillary dalam keterangannya, Kamis (10/4).

Sebelumnya, Tyndale Mangamis terdaftar dengan nomor peserta 595727771804 dan dinyatakan lulus oleh panitia pusat sebagai salah satu peserta SPPI Batch 3. Ia terpilih untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah mengikuti serangkaian tes.

Baca juga:

Jadi Perhatian Dunia, Prabowo Sebut Banyak Pemimpin Dunia yang Bertanya soal Program MBG

Calon peserta SPPI, Tyndale Mangamis, mengaku heran namanya tidak keluar sebagai salah satu peserta SPPI Batch 3 yang akan mengikuti pelatihan. Bahkan, namanya sebagai peserta hilang dan nomor peserta miliknya diganti dengan orang lain.

Hillary pun langsung menghubungi Seskab, Letkol Teddy. juga mengucapkan terimakasih atas masukan yang di berikan Hillary.

BGN menjelaskan, jika ada kesalahan dalam pengetikan. Selain itu, pihak keluarga Tyndale juga berharap, bantuan dari Hillary Brigitta Lasut bisa membuahkan hasil.

Menurut informasi, Seskab, Letkol Teddy, sudah merespons laporan Hillary. Teddy mengatakan, bahwa laporan tersebut akan segera diproses.

Baca juga:

DPR Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan perkembangan terakhir, Tyndale Mangamis sudah dipersilakan untuk mengikuti pendidikan, setelah beritanya viral di media sosial.

Namun, Hillary memastikan, pihaknya terus memberikan atensi dalam proses ini agar semua prosedur dapat berjalan sesuai ketentuan dan meminimalisir keresahan yang sempat timbul di masyarakat. (*)

#DPR RI #Makan Bergizi Gratis #Teddy Indra Wijaya #Badan Gizi Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Bagikan