Muktamar NU Ke-34 Terimbas PPKM Level 3, PBNU Gelar Musyawarah Terbatas

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 19 November 2021
Muktamar NU Ke-34 Terimbas PPKM Level 3, PBNU Gelar Musyawarah Terbatas

Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj. (ANTARA/HO-PBNU)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung, 23 hingga 25 Desember 2021, terpaksa ditunda. Hal itu terkait dengan pemberlakuan PPKM Level 3 pada 24 Desember hingga 2 Januari di seluruh wilayah di Indonesia.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar musyawarah terbatas untuk membahas kepastian pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU seiring dengan adanya kebijakan PPKM Level 3 memasuki Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

"Akan kami rapatkan dulu. Kita musyawarah terbatas bersama Rais 'Aam, Katib 'Aam, dan Sekjen," ujar Ketum PBNU Said Aqil Sirodj dalam keterangan terulis yang diterima di Jakarta, Jumat (19/11).

Baca Juga:

Kata PBNU Soal Muktamar saat PPKM Level 3 Libur Nataru

Saat ini, muncul wacana apakah muktamar akan dimajukan atau diundur hingga PPKM selesai.

Kendati demikian, Said Aqil mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan apapun soal pelaksanaan muktamar dan PBNU akan berembug untuk memutuskan yang terbaik.

"Prinsipnya kita menghormati keputusan pemerintah," kata dia, dikutip Antara.

Menurut Said, sesuai diktum putusan Konferesi Besar NU beberapa waktu lalu, rapat terbatas inilah yang akan memutuskan perubahan waktu Muktamar manakala kondisi belum memungkinkan terkait perkembangan COVID-19.

"Putusan Konbes mengatakan masa khidmat PBNU berlaku sampai terlaksananya Muktamar ke-34," kata dia.

Baca Juga:

Cryptocurrency Sampai Moderasi NU Dalam Politik Bakal Dibahas di Muktamar

Sementara itu, ketua kanitia Muktamar NU Imam Aziz mengatakan bahwa panitia akan patuh pada putusan pemerintah soal kebijakan PPKM.

Apalagi berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU pada 25-26 September 2021 menyatakan akan mematuhi keputusan Satgas COVID-19 pusat maupun daerah.

"Sesuai keputusan Munas, penyelenggaraan Muktamar harus mematuhi arahan/keputusan Satgas COVID-19, baik nasional maupun daerah," ujarnya.

Imam juga mengatakan bahwa keputusan penyelenggaraan Muktamar akan ditetapkan oleh PBNU. Pada prinsipnya, panitia akan siap melaksanakan keputusan yang ditetapkan PBNU.

"Panitia Muktamar siap melaksanakan keputusan PBNU," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Muktamar NU Digelar 23-25 Desember, Pemilihan Ketum Lewat One Man One Vote

#PBNU #Said Aqil Siradj #Nahdlatul Ulama
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Salah satu fokus utama penyidik yakni menelusuri aliran dana hasil korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
PBNU menegaskan larangan keras bagi kader maupun warga NU untuk terlibat dalam tindakan perusakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di berbagai daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
Indonesia
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim Siap Beroperasi
inisiatif ini bertujuan mencetak generasi muda yang cerdas dan unggul dalam menyongsong masa depan bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim  Siap Beroperasi
Indonesia
Gubernur Pramono Bantah Orang NU Dipermudah Masuk Kerja di BUMD
Gubernur Jakarta mengaku mendapatkan bisikan dari Ketua PW Muslimat NU DKI Hizbiyah Rochim untuk memasukan kader Muslimat ke dalam BUMD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 27 Juli 2025
Gubernur Pramono Bantah Orang NU Dipermudah Masuk Kerja di BUMD
Indonesia
Konflik Palestina-Israel Terus Berlangsung: Pendekatan Non-State Actor Punya Perang Penting
Konflik Palestina-Israel menjadi bahan penelitian menarik bagi Tenaga Ahli Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni.
Frengky Aruan - Selasa, 01 Juli 2025
Konflik Palestina-Israel Terus Berlangsung: Pendekatan Non-State Actor Punya Perang Penting
Indonesia
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Bertujuan menjadikan pesantren lebih maju dan mampu menghadapi tantangan zaman. ?
Dwi Astarini - Jumat, 27 Juni 2025
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Indonesia
Reaksi PBNU saat Tahu Pengurusnya Jadi Komisaris Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat hingga Dituding Terima Uang
PBNU dituding mendapat aliran dana dari PT Gag Nikel Raja Ampat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 13 Juni 2025
Reaksi PBNU saat Tahu Pengurusnya Jadi Komisaris Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat hingga Dituding Terima Uang
Bagikan