MUI Soroti Ketimpangan dan Hanya 1,32 Persen UMKM Dilayani Perbankan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 11 Desember 2021
MUI Soroti Ketimpangan dan Hanya 1,32 Persen UMKM Dilayani Perbankan

Kongres Ekonomi MUI. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksanaan Kongres Ekonomi Umat II 2021 akan menyoroti berbagai hal, salah satunya ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat lapisan bawah.

"Masyarakat yang berada pada level usaha mikro dan ultra mikro tampak belum begitu terjamah terutama oleh dunia perbankan, sehingga kesenjangan sosial di tengah masyarakat semakin terjal," ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/12).

Baca Juga:

Efek Pandemi, RI Butuh Anggaran Besar Proyek SDGs Nihilkan Kemiskinan 2024

Abbas menyoroti indeks gini ekonomi yang berada pada angka 0,39 dan dalam bidang pertanahan di angka 0,59. Padahal jumlah usaha besar hanya 0,01 persen, dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 5.550 dengan total aset di atas Rp 10 miliar.

Sementara usaha menengah sebanyak 0,09 persen dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 60.702 dengan total aset lebih dari Rp 500 juta, dan usaha kecil jumlahnya hanya 1,22 persen dengan jumlah pelaku sebanyak 783.132 dengan total aset di atas Rp50 juta.

"Jadi total mereka yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan adalah hanya sekitar 1,32 persen atau 849.334 pelaku usaha. Sementara jumlah UMKM besarnya adalah 98,68 persen dan itu boleh dikatakan belum diurus dengan baik," kata dia.

Ia mengatakan, jika kondisi itu terjadi maka akan menimbulkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, MUI mengusulkan agar pemerintah memiliki langkah afirmatif bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

Bansos tunai.
Bantuan sosial. (Foto: Antara )

"Ini penting dilakukan agar bentuk dari struktur dunia usaha bertransformasi dari bentuk piramid menjadi belah ketupat, yang mana jumlah pelaku usaha menengah ke atas cukup dua persen, menengah ke bawah tiga persen, dan menengah sebanyak 95 persen," kata dia.

Wakil Sekjen MUI Muhammad Azrul Tanjung mendorong agar jangan sampai terjadi intoleransi di dalam bidang ekonomi. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia justru menjadi minoritas dalam hal ekonomi.

"Jangan sampai umat Islam selalu berada pada posisi menengah ke bawah. Untuk itu perlu upaya bersama agar dapat meningkat levelnya menjadi menengah bahkan naik tingkat menjadi usaha besar," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Efek Pandemi, 1 dari 2 di Rumah Tangga Masih Alami Penurunan Pendapatan

#Pemulihan Ekonomi #UMKM #Ekonomi Indonesia #MUI #Dampak Kemiskinan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Sebanyak 16,4 persen responden pelaku bisnis mengatakan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Prospek tersebut berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya tetap kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Indonesia
Prabowo Ungkap Investasi Rp 1.010 Triliun dan 1,4 Juta Lapangan Kerja Baru, Singgung MBG dan Kopdes Merah Putih
Prabowo menyebut investasi Indonesia mencapai Rp 1.010 triliun hingga Juni 2026 dan berkontribusi membuka sekitar 1,4 juta lapangan kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Ungkap Investasi Rp 1.010 Triliun dan 1,4 Juta Lapangan Kerja Baru, Singgung MBG dan Kopdes Merah Putih
Indonesia
Prabowo Soroti Inflasi 2,92 Persen dan Investasi Rp1.010 Triliun, Optimistis Ekonomi Indonesia
Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa masuk 5 besar ekonomi dunia pada 2050. Ia menyoroti inflasi 2,92 persen dan investasi Rp 1.010 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Soroti Inflasi 2,92 Persen dan Investasi Rp1.010 Triliun, Optimistis Ekonomi Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Video yang dibagikan merupakan video petugas penertiban PPKM yang bersitegang dengan pemilik warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Indonesia
Pengusaha Sound Horeg Asal Karanganyar Minta Maaf ke MUI, Hanya Bakal Layani Spek Normal
Kedepannya tidak akan mengeluarkan sound horegnya. Dia hanya akan mengeluarkan soundnya dengan spek normal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 12 September 2026
Pengusaha Sound Horeg Asal Karanganyar Minta Maaf ke MUI, Hanya Bakal Layani Spek Normal
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Bagikan