Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kasus diskriminasi dan represi terhadap minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China mendapat reaksi keras dari pelbagai pegiat HAM dan pemuka agama di dunia.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mendesak pemerintah China terbuka soal nasib minoritas Uighur, sebab hal itu bertentangan dengan perikemanusiaan.
"Mengimbau Tiongkok membuka diri dengan memberi penjelasan sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Jakarta, Rabu (19/12).
Lebih lanjut Haedar mengatakan, penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana.
"Jika kekerasan yang diberitakan media massa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional benar adanya, maka China telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB)," ujar Haedar.
Apapun alasan, kata dia, pemerintah China tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi.
Pemerintah China, lanjut dia, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi kepada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme.
Haedar Nashir mengatakan, Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur.
Salah satu pihak yang bisa menjelaskan persoalan Uighur, kata dia, adalah Duta Besar China untuk Indonesia.
Dubes China, lanjut dia, supaya segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam melalui ormas-ormas Islam.
"Sikap diam pemerintah Tiongkok dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara dan hubungan persahabatan masyarakat Indonesia dengan Tiongkok yang selama berabad lamanya terbina dengan baik," katanya.
Haedar sebagaimana dilansir Antara mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar dalam menggalang solidaritas untuk Uighur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian dan menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat Indonesia.
Dia meminta pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. Haedar atas nama pimpinan Muhammadiyah juga mendesak PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan internasional.
"PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun," tandas Haedar Nashir.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Priyo Budi: Pidato Prabowo "Indonesia Punah" Warning, Biar Tidak Seperti Uni Sovyet
