MPR Kritik Kebijakan Guru Wajib Absen Sidik Jari di Sekolah

MerahPutih.com - Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mewajibkan para guru untuk tetap absen sidik jari di sekolah menuai kritikan tajam dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Dinas Pendidikan diminta untuk mempertimbangkan kondisi daerahnya dan memperhatikan usulan dari tim penanganan COVID-19, serta lebih cermat dalam mengambil kebijakan di tengah wabah.

Baca Juga

WHO: Anak 12 Tahun ke Atas Harus Gunakan Masker seperti Orang Dewasa

Ini menyusul banyaknya tenaga pengajar atau guru yang terpapar COVID-19 di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Surabaya terdapat 137 guru terpapar

Dia menuturkan, salah satu usulan tim penanganan COVID-19, yaitu menerapkan Work from Home (WFH) bagi para guru sebagai upaya melindungi serta menjamin keselamatan para tenaga pengajar di tengah wabah.

"Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah untuk mengkaji ulang pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka, baik sekolah yang berada di zona hijau, kuning maupun oranye," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keteranganya di Jakarta, Senin (24/8).

Politikus Partai Golkar ini mengimbau kepada pemerintah, melalui Kemendikbud agar terus memantau dan memperhatikan peta persebaran COVID-19 di setiap daerah.

Sehingga, kebijakan yang diambil terkait pembukaan ataupun penutupan sekolah sudah melalui pertimbangan matang dan diharapkan dapat lebih tepat.

Baca Juga

PDIP Targetkan 60 Persen Menang di Pilkada, Cakada Dapat Tugas Khusus dari Megawati

"Kemendikbud dan jajarannya harus dapat memberikan perhatian lebih bagi para tenaga pengajar yang terpapar ataupun terhadap nasib para tenaga pengajar di masa pandemi agar semangat tenaga pengajar tidak kendor dalam menjalankan tugasnya," ucapnya. (Knu)