MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan

MerahPutih.com - Langkah pemerintah menggratiskan vaksin memberikan harapan segera berakhirnya pandemi yang juga merupakan bentuk tanggung jawab negara memenuhi konstitusi untuk keselamatan kesehatan warga negara Indonesia.

"Kita bersyukur akhirnya presiden memutuskan untuk menggratiskan biaya pelayanan vaksin di kita semua," Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya, Minggu (20/12).

Baca Juga:

Partai Harus Bisa Cetak Politikus Muda Berkualitas

Bamsoet mengakui vaksin ini juga rentan dikomersialkan di tengah krisis kesehatan sehingga menghambat upaya vaksinasi untuk mengatasi pandemi penyakit ini.

Kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia awal Desember ini dipandang sebagai salah satu kemampuan Indonesia untuk meyakinkan produsen vaksin dunia. Dan Sejak Maret Indonesia ikut memburu vaksin, obat dan berbagai kebutuhan melawan corona.

"Kita bertarung dan berebutan dengan negara-negara lain, karena 250-an negara mengalami hal yang sama dengan kita. Sementara pabrikan vaksin itu tidak banyak," katanya.

Ditargetkan Januari 2021 akan masuk 15 juta vaksin dan bertahap. Sehingga Juni target 70 persen dari 270 juta warga Indonesia telah divaksin.

"Maka kita bisa bernafas lega dan kembali normal," imbuhnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjelaskan, kasus COVID-19 yang terjadi di Sulsel didominasi dengan status orang tanpa gejala (OTG).

"80 persen itu adalah OTG, sehingga hampir semuanya kita rawat di hotel. Di rumah sakit sampai hari ini okuvansinya di bawah 50 persen. Jadi, Insyaallah, mudah-mudahan bisa kita kendalikan dengan baik," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Ibadah Perayaan Natal Diminta Sederhana