Partai Harus Bisa Cetak Politikus Muda Berkualitas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 20 Desember 2020
Partai Harus Bisa Cetak Politikus Muda Berkualitas

PPP Jawa Barat. (Foto:Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai politik harus melakukan kaderisasi di internal organisasinya sebagai salah satu upaya menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia.

"Kaderisasi dalam partai politik sangat penting dan menentukan kualitas SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya bersama segenap elemen bangsa dalam mencapai Indonesia Maju," kata Wapres Ma’ruf saat menutup Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara daring dari Jakarta, Minggu (20/12).

Baca Juga:

DKPP: Ada Penyelenggara Pemilu Ahli Manipulasi Perolehan Suara

Wapres mengatakan, perwujudan visi Indonesia Maju sangat ditentukan oleh kualitas SDM di berbagai bidang, termasuk di antaranya politik. Banyak generasi muda Indonesia saat ini terjun ke dunia politik, sehingga perlu dilakukan persiapan matang dalam mencetak politikus berkualitas.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem dan mekanisme demokrasi kita, putra dan putri terbaik bangsa yang mengisi berbagai posisi penting dalam pemerintahan merupakan kader dan representasi partai politik," katanya.

Keberadaan partai politik di Indonesia, tidak lepas dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia dan para ulama dalam mencapai kemerdekaan. Peran partai politik saat ini juga diperlukan untuk mewujudkan pembangunan nasional dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara).
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara).

"Hingga saat ini, partai politik menjadi harapan dan representasi rakyat untuk turut serta menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi," jelasnya.

Wapres berharap partai politik dapat mengoptimalkan perannya sebagai media penyerap aspirasi rakyat, sekaligus sebagai komunikator dua arah yang efektif bagi pemerintahan dan masyarakat.

"Kualitas dan efektifitas komunikasi tersebut akan sangat menentukan kualitas sekaligus akseptabilitas legislasi serta kebijakan pemerintah yang sejalan dengan aspirasi masyarakat," katanya dikutip Antara.

Kepada PPP, Wapres Ma’ruf meminta partai Islam berlambang ka’bah tersebut dapat mewujudkan iklim kondusif dalam menjaga persatuan dan komitmen kebangsaan yang kuat.(*)

Baca Juga:

Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP

#DPP PPP #Partai Politik #Ma'ruf Amin
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Industri F&B RI Tumbuh 8 Persen, 1.200 Supplier Global Berebut Pasar Indonesia
Pendiri dan Direktur Utama Huamo Group, Wang Guo Ping, menambahkan bahwa pameran ini berfungsi sebagai jembatan perdagangan dua arah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Mei 2026
Industri F&B RI Tumbuh 8 Persen, 1.200 Supplier Global Berebut Pasar Indonesia
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan