Motif Penguntitan Jampidsus Tak Diungkap, Pengamat Khawatir Citra Polri Menurun

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 06 Juni 2024
Motif Penguntitan Jampidsus Tak Diungkap, Pengamat Khawatir Citra Polri Menurun

Praktisi Hukum Petrus Selestinus. (Dok. Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tak terungkapnya motif penguntitan Jampdisus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menuai tanda tanya. Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, tak diungkapnya motif penguntitan oleh oknum Densus 88 Polri ini justru memberi dampak negatif bagi korps Bhayangkara itu.

“Ini akan menurunkan kepercayaan publik pada Institusi Polri terutama kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit sehingga nantinya memberi beban berat pada Kapolri berikutnya,” kata Petrus di Jakarta, Kamis (6/6).

Petrus menyebut, hingga kini aksi penguntitan ini belum dijelaskan apa motivasinya, atas perintah atau penugasan dari Struktur Mabes Polri yang mana, apakah dari Kadensus 88 atau atas inisiatif sendiri.

“Semuanya terkesan masih ditutup-tutupi, tanpa penjelasan resmi dari Polri,” jelas Petrus.

Baca juga:

Polri Ungkap Hasil Pemeriksaan Densus 88 Penguntit Jampidsus

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini yakin bahwa bakal timbul pertanyaan di publik yang mengaitkan penguntitan ini kasus korupsi yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

“Karena memang spekulasi ini yang muncul di publik. Harus dijelaskan apa motifnya karena karena memang hak publik untuk tahu,” tutur Petrus.

Petrus berharap agar ada kejelasan terkait peristiwa ini agar tak menimbulkan tanda tanya publik.

“Sehingga tak berdampak buruk bagi citra Polri dan Kejaksaan khususnya dalam hal transparansi penegakan hukum,” tutup Petrus.

Baca juga:

Buntut Kasus Penguntitan Jampidsus, Polri Ungkap Hubungannya dengan Kejaksaan

Sekadar informasi, setelah penguntitan ini terjadi, Febrie Adriansyah menyebut masalah ini diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kejaksaan Agung pun menyerahkan kepada Polri untuk mengungkap latar belakang penguntitan ini.

Sementara, Polri sendiri menyebut ‘masalah sudah selesai’ dan tak ada persoalan dengan Kejaksaan Agung. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa permasalahan di balik peristiwa ini. (Knu)

#Jampidsus #Polri #Densus 88
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Indonesia
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Ia menilai putusan MK sangat krusial dalam upaya menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan batasan kewenangan antar lembaga negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Indonesia
MK Larang Polisi Aktif Duduk di Jabatan Sipil, Pakar Hukum Sebut masih Ada ‘Celah’
Pembatasan hanya berlaku bagi anggota Polri yang hendak mengisi jabatan politik, seperti menjadi anggota DPR, kepala daerah, atau menteri.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
MK Larang Polisi Aktif Duduk di Jabatan Sipil, Pakar Hukum Sebut masih Ada ‘Celah’
Indonesia
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Indonesia
Wamenkes Benny: Penanganan TBC Tak Hanya Soal Medis, TNI-Polri Siap Dilibatkan
Pemerintah berencana merevisi Perpres 67/2021 tentang Penanggulangan TBC dengan melibatkan 35 instansi, termasuk TNI dan Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Wamenkes Benny: Penanganan TBC Tak Hanya Soal Medis, TNI-Polri Siap Dilibatkan
Indonesia
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri merupakan jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Indonesia
Tidak Ada Celah Lagi, MK Tegaskan Polisi Jabat Posisi di Luar Polri Harus Mundur atau Pensiun
MK menghapus ketentuan yang selama ini menjadi celah bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya terlebih dahulu.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 November 2025
Tidak Ada Celah Lagi, MK Tegaskan Polisi Jabat Posisi di Luar Polri Harus Mundur atau Pensiun
Indonesia
Polisi Ungkap Rekaman CCTV Detik-Detik Siswa F Lakukan Aksi Ledakan di SMAN 72 Jakarta
Polisi mengungkap rekaman CCTV yang memperlihatkan kronologi siswa F sebelum ledakan di SMAN 72 Jakarta. Pelaku disebut menyimpan dendam dan terinspirasi konten kekerasan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Polisi Ungkap Rekaman CCTV Detik-Detik Siswa F Lakukan Aksi Ledakan di SMAN 72 Jakarta
Indonesia
Densus 88 Ungkap Pelaku Ledakan SMAN 72 Pelajari Cara Buat Bom Lewat Tutorial Online
Densus 88 menyebut pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta belajar merakit bom dari internet dan membuat bahan peledak sendiri.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Densus 88 Ungkap Pelaku Ledakan SMAN 72 Pelajari Cara Buat Bom Lewat Tutorial Online
Indonesia
Densus 88 Ungkap Fakta Baru Kasus Ledakan SMAN 72, Pelaku Kerap Akses Situs Darknet
Densus 88 mengungkap pelaku ledakan SMAN 72 kerap mengakses situs darknet dan merakit sendiri bahan peledak. 96 orang luka-luka dalam peristiwa itu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Densus 88 Ungkap Fakta Baru Kasus Ledakan SMAN 72, Pelaku Kerap Akses Situs Darknet
Bagikan