Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menanggapi rencana pemerintah yang akan memberlakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke wilayah konflik di Timur Tengah.
Ia menilai, langkah tersebut sebagai upaya antisipatif, namun harus dihitung secara matang.
Menurut Netty, keselamatan PMI harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu. Risiko yang dihadapi para pekerja, kata dia, tidak hanya ancaman fisik tetapi juga tekanan psikologis.
“Keselamatan pekerja migran harus menjadi pertimbangan utama. Dalam situasi konflik, risiko yang dihadapi tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4).
Baca juga:
Meski demikian, Netty mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar menghentikan pengiriman tanpa solusi lanjutan. Ia menilai moratorium berpotensi berdampak pada calon PMI yang bergantung pada peluang kerja di luar negeri.
Jadi, ia meminta pemerintah menyiapkan strategi mitigasi yang jelas, termasuk membuka alternatif penempatan di negara yang lebih aman.
“Jika moratorium diberlakukan, pemerintah perlu menyiapkan alternatif penempatan di negara yang lebih aman, sehingga peluang kerja bagi masyarakat tetap terbuka,” jelasnya.
Selain soal penempatan, Netty juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia meminta perlindungan terhadap PMI yang masih berada di kawasan tersebut diperkuat.
Baca juga:
Menurutnya, langkah evakuasi hingga pendampingan harus dipastikan berjalan maksimal. Termasuk, layanan psikologis bagi PMI yang terdampak situasi konflik.
“Langkah evakuasi, pendampingan, serta layanan psikologis bagi PMI harus dipastikan berjalan optimal dan mudah diakses,” tegasnya.
Netty juga meminta Kementerian P2MI meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta melibatkan DPR dalam pengambilan kebijakan strategis.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak parsial dan benar-benar melindungi PMI secara menyeluruh.
Ia berharap, pemerintah dapat menyeimbangkan aspek perlindungan dengan keberlanjutan ekonomi pekerja migran.
“Kita ingin memastikan bahwa negara hadir melindungi pekerja migran, sekaligus tetap membuka peluang kesejahteraan bagi mereka secara berkelanjutan,” tutupnya. (Pon)
