Moeldoko Sebut Ada Poros Politik yang Memanfaatkan Isu Rasisme Papua

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 22 Agustus 2019
Moeldoko Sebut Ada Poros Politik yang Memanfaatkan Isu Rasisme Papua

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai ada kelompok bersenjata dan poros politik yang memanfaatkan isu rasisme pada masyarakat Papua yang berakhir rusuh.

"Ada satu hal yang paradoks, satu sisi Pak Jokowi ingin membangun Papua agar kesejahteraan masyarakat Papua segera. Tapi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu baik itu pergerakan poros bersenjata maupun poros politik merasa terganggu dan ada kecemasan," ujar Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/8).

Baca Juga: Begini Kondisi PNS di Papua Saat Kerusuhan Versi Menpan-RB

Moeldoko mengatakan, kelompok bersenjata dan poros politik tersebut tidak senang dengan kemajuan Papua. Karena jika Papua maju mereka tidak memiliki isu layak jual ke luar negeri.

Aksi demonstrasi diwarnai pembakaran kios di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8) (Antaranews)
Aksi demonstrasi diwarnai pembakaran kios di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8) (Antaranews)

"Sebagai contoh saya, tadi kelompok bersenjata, begitu daerah itu dibangun, masyarakat kesejahteraannya meningkat, maka tingkat kepengaruhan kelompok-kelompok bersenjata itu terhadap masyarakat menjadi berkurang," katanya.

Demikian halnya dengan kelompok poros politik. Menurut Moeldoko, jika Papua maju maka kelompok poros politik tersebut tidak dapat menjual isu masyarakat Papua termarjinalkan.

"Indikatornya adalah satu, pada saat pembangunan jalan selalu diganggu. Berikutnya pembangunan infrastruktur pendidikan pernah ditangkap. Sekarang ini juga kita lihat masih ada upaya ke sana, gedung-gedung yang harus dilindungi dibakar. Ini sesuatu indikator yang sangat jelas," tegasnya.

Untuk itu Moeldoko memastikan ada kecemasan yang nyata bagi kelompok bersenjata dan poros politik yang tidak senang dengan kemajuan Papua. Moeldoko pun memperjelas jika OPM menjadi salah satu dari kelompok tersebut.

Baca Juga: Kemendagri Pilih Jatim Sebagai Lokasi Penyelesaian Kasus Kerusuhan Papua

"Kan sudah jelas, ini ada kelompok OPM, kelompok yang tadi saya bilang, ada kelompok politik tadi itu, ada kelompok bersenjata, ada poros politik," ucapnya.

Mantan Panglima itu mengatakan, jika kesejahteraan masyarakat Papua semakin meningkat, maka tingkat keberpengaruhan kelompok-kelompok bersenjata terhadap masyarakat akan berkurang.

“Juga demikian terhadap kelompok poros politik, begitu melihat Papua maju maka dia gak ada alasan lagi untuk jualan bahwa masyarakat Papua termarjinal,” tambahnya.

Menurut Moeldoko, salah satu indikator yakni adanya berbagai gangguan untuk menghambat proses pembangunan infrastruktur di Papua oleh kelompok-kelompok bersenjata.

“Sekarang ini juga kita lihat masih ada upaya ke sana, gedung-gedung yang harus dilindungi dibakar. Ini sesuatu indikator yang sangat jelas,” ucap dia.

Namun, Moeldoko menyebut para pemimpin daerah mampu meredakan situasi sehingga aksi kericuhan dapat diredam. Ia juga mengapresiasi tingkat kesadaran masyarakat Papua yang tak ingin kericuhan yang terjadi semakin memburuk.

Lebih lanjut, pascakericuhan ini, Presiden Jokowi juga diagendakan mengunjungi Papua dalam waktu. Menurut Moeldoko, rencananya Jokowi akan meresmikan jembatan di Papua. (Knu)

Baca Juga: Wiranto Sebut Kerusuhan di Papua Ganggu Stabilitas Nasional

#Jenderal Moeldoko #Rasis #Rasisme #Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
Polri Diminta Jangan Lindungi Anak Perwira Polisi Pembuat Konten Lomba Rasis, Bisa Dijerat Pakai UU ITE dan KUHP
Tindakan menormalisasi rasisme demi konten dan popularitas sangat berbahaya karena berpotensi merusak harmoni sosial dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Polri Diminta Jangan Lindungi Anak Perwira Polisi Pembuat Konten Lomba Rasis, Bisa Dijerat Pakai UU ITE dan KUHP
Olahraga
Penyerang Bhayangkara FC Tetap pada Pernyataan soal Dugaan Rasis Gelandang Persib Marc Klok, Tidak Mau Berkomentar Lagi di Publik
“Saya ingin menegaskan bahwa saya berdiri pada pernyataan saya - saya yakin dengan apa yang saya dengar dan saya lidak akan mengangkat hal seperti ini tanpa alasan yang serius," tulis Henry Doumbia soal dugaan rasis Marc Klok.
Frengky Aruan - Rabu, 06 Mei 2026
Penyerang Bhayangkara FC Tetap pada Pernyataan soal Dugaan Rasis Gelandang Persib Marc Klok, Tidak Mau Berkomentar Lagi di Publik
Bagikan