Moeldoko Bocorkan Alasan Jokowi Pilih Komjen Listyo Jadi Kapolri

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 Januari 2021
Moeldoko Bocorkan Alasan Jokowi Pilih Komjen Listyo Jadi Kapolri

Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) memberikan keterangan pers usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan di Lobi Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1). Foto: ANTARA

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengungkap sejumlah kriteria yang menjadi dasar penunjukan calon Kapolri tunggal Komjen Listyo Sigit Prabowo.

"Kapasitas, kapabilitas, loyalitas, integritas, itu bagian dari semua itulah. Jadi semua agregat dari indikator-indikator yang dikenali dari awal itu memunculkan sebuah agregat," kata Moeldoko, Rabu (20/1).

Baca Juga

Delapan Komitmen Komjen Listyo Jika Disahkan Jadi Kapolri

Moeldoko menjelaskan seorang pimpinan tertinggi mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Karena itu, kata Moeldoko, pejabat di bawahnya juga harus mempunyai kemampuan yang luar biasa juga.

"Itu berkaitan dengan capability seseorang. Kapasitas dia dalam mengadopsi berbagai persoalan, dia sudah terbukti. Berikutnya lagi loyalty. Seorang pemimpin harus punya loyalty kepada negara," kata Moeldoko yang juga Mantan Panglima TNI ini.

Menurut Moeldoko, kapabilitas dan kapasitas Listyo dalam mengadopsi berbagai persoalan sudah terbukti baik. Tak hanya itu, lanjut Moeldoko, seorang pemimpin juga harus berjiwa loyal terhadap negara. Integritas atau sejalannya kata dengan perbuatan juga tak bisa ditawar.

KSP Moeldoko. (Setkab.go.id).
KSP Moeldoko. (Setkab.go.id).

Moeldoko mengakui bahwa pemilihan pemimpin tertinggi Korps Bhayangkara bisa dilakukan melalui pendekatan senioritas. Tetapi, ada pertimbangan-pertimbangan terkait kriteria calon yang menyebabkan Presiden akhirnya tak menggunakan pendekatan tersebut.

"Jadi pasti Presiden sudah memikirkan untuk kepentingan yang lebih besar maka ada pertimbangan-pertimbangan lain," kata Moeldoko.

Moeldoko memastikan bahwa dalam memilih nama calon Kapolri, Presiden telah membuat penilaian secara luas, baik dari jarak dekat, jarak jauh, penilaian keseharian, hingga pengalaman-pengalaman empiris calon.

"Jadi penilaian itu bersifat holistik yang memperhatikan berbagai hal, baik dari sisi persyaratan-persyaratan yang tadi, dadi sisi psikologinya, dari sisi yang lain-lain," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru. Persetujuan itu ditetapkan seusai Sigit menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi III.

"Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi III Herman Hery, Rabu (20/1).

Herman melanjutkan, atas persetujuan ini, Komisi III akan segera bersurat kepada pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih. (Knu)

Baca Juga

Listyo Sigit Tak Mau Lagi Dengar Istilah Kriminalisasi Ulama

#Jenderal TNI Moeldoko #Calon Kapolri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Diisukan Jadi Kapolri, Irjen Rudi Darmoko Tunggu Perintah Prabowo
Menurut dia, permasalahan tersebut merupakan urusan para pemimpin Polri dan kepala negara.
Dwi Astarini - Rabu, 04 Juni 2025
Diisukan Jadi Kapolri, Irjen Rudi Darmoko Tunggu Perintah Prabowo
Indonesia
Wacana Pengadilan Rakyat, Moeldoko Ingatkan Jangan Pakai Cara Jalanan
Awalnya, seruan pembentukan pengadilan rakyat disampaikan sejumlah akademisi serta aktivis hukum dan demokrasi
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Maret 2024
Wacana Pengadilan Rakyat, Moeldoko Ingatkan Jangan Pakai Cara Jalanan
Indonesia
Moeldoko Sebut Pemerintah Berhasil Tekan Angka Kematian Petugas Pemilu
Moeldoko juga mengapresiasi peran KPU
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Februari 2024
Moeldoko Sebut Pemerintah Berhasil Tekan Angka Kematian Petugas Pemilu
Indonesia
Moeldoko Sebut Insentif Kendaraan Hybrid Tak Terlalu Penting
Pemerintah tengah menggodok peraturan yang dikabarkan akan segera disahkan, terkait insentif untuk kendaraan hybrid di Indonesia.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Februari 2024
Moeldoko Sebut Insentif Kendaraan Hybrid Tak Terlalu Penting
Indonesia
Moeldoko Ungkap Alasan Perkembangan Motor Listrik Lebih Lambat Dibanding Mobil Listrik
Isu lain yang membuat pasar motor listrik loyo adalah waktu pengisian daya yang terbilang lama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Februari 2024
Moeldoko Ungkap Alasan Perkembangan Motor Listrik Lebih Lambat Dibanding Mobil Listrik
Indonesia
Moeldoko Curiga Ada Motif Politik Di Balik Pernyataan Agus Rahardjo
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mencurigai adanya motif politik dibalik pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengenai intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mula Akmal - Rabu, 06 Desember 2023
Moeldoko Curiga Ada Motif Politik Di Balik Pernyataan Agus Rahardjo
Indonesia
Moeldoko Minta Aparat Penegak Hukum Ambil Langkah Tegas di Kasus Rocky Gerung
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun langsung 'pasang badan' melindungi Jokowi.
Mula Akmal - Kamis, 03 Agustus 2023
Moeldoko Minta Aparat Penegak Hukum Ambil Langkah Tegas di Kasus Rocky Gerung
Indonesia
SBY Ungkap Ada Tangan-tangan Politik yang Ingin Ganggu Demokrat
Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kubu Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Demokrat direspons Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). SBY mengungkapkan tentang adanya telepon dari seseorang.
Mula Akmal - Senin, 29 Mei 2023
SBY Ungkap Ada Tangan-tangan Politik yang Ingin Ganggu Demokrat
Indonesia
Demokrat DKI Serahkan Surat Perlindungan Hukum ke PTUN Usai Moeldoko Ajukan PK
Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD DKI Jakarta bersama sejumlah kader Demokrat telah mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyerahkan surat permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan Kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
Mula Akmal - Selasa, 04 April 2023
Demokrat DKI Serahkan Surat Perlindungan Hukum ke PTUN Usai Moeldoko Ajukan PK
Indonesia
Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik
Penggunaan mobil listrik kini tengah digencarkan di tanah air. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, pemerintah sedang menyusun skema-skema subsidi.
Mula Akmal - Minggu, 20 November 2022
Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik
Bagikan