MKD Panggil Bamsoet Imbas Klaim Semua Parpol Sepakat Amandemen UUD 1945

Wisnu Cipto - Kamis, 20 Juni 2024

MKD Panggil Bamsoet Imbas Klaim Semua Parpol Sepakat Amandemen UUD 1945

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, memanggil Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo hari ini. Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu diminta MKD untuk menjelaskan pernyataannya terkait wacana amandemen UUD 1945.

"Iya benar (pemanggilan Bamsoet)," kata Wakil Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Kamis (20/6).

Dek Gam mengatakan sudah mengirimkan surat undangan untuk Bamsoet. Namun, lanjut dia, MKD saat ini masih menunggu kedatangan politikus Golkar itu. "Nah kami lagi menunggu nih di MKD," ujarnya.

Untuk diketahui, Bamsoet sebelumnya dilaporkan ke MKD oleh mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Muhammad Azhari, atas dugaan pelanggaran kode etik pada 6 Juni 2024 lalu.

Baca juga:

Bamsoet Ajak Semua Parpol Dukung Prabowo-Gibran

Azhari melaporkan Bamsoet ke MKD karena pernyataan mantan Ketua DPR itu di media yang mengklaim semua fraksi partai politik telah setuju untuk mengamandemen UUD 1945.

"Atas pernyataan saudara (Bamsoet) di media online yang menyatakan bahwa seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945 dan memastikan siap melakukan amandemen tersebut termasuk untuk menyiapkan peraturan peralihannya," demikian keterangan dalam undangan pemanggilan Bamsoet. (Pon)

#DPR

Bagikan

Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar

Penghargaan ini bisa menjadi suntikan motivasi bagi atlet senior untuk menjaga performa

Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026

DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar

Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir

Selain perbaikan sistem, DPR RI mendorong sinergi yang lebih solid antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan perwakilan RI di luar negeri

Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026

Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir

DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang

Kendala utama di Indonesia bukan pada kualitas dokter, melainkan pada ekosistem layanan yang mencakup transparansi biaya dan efisiensi birokrasi

Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026

DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang

Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan kendala utama lembaga antirasuah saat ini ke DPR.

Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026

Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih

Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP

Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah) mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Didik Setiawan - Rabu, 28 Januari 2026

Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP

Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?

Selain masalah finansial, DPR RI menyoroti transformasi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026

Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?

Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming

Selain masalah anggaran, Azis menyoroti fenomena child grooming dan kekerasan berbasis digital yang kini menyasar anak-anak melalui media sosial

Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026

Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming

Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice

anggota Komisi III DPR RI Rikwanto juga meminta agar kasus ini dihentikan karena menurutnya, tidak ada kasus lalu lintas.

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026

Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice

DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri

Penegakan hukum itu bukan hanya soal menerapkan pasal, tetapi juga memastikan keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat

Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026

DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri

DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana

Safaruddin mengingatkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 34, telah mengatur alasan pembenar bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri terhadap ancaman

Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026

DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana

Bagikan