Misbakhun Perkenalkan Progam Unggulan Presiden Jokowi di Korea Selatan

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 26 Mei 2018
Misbakhun Perkenalkan Progam Unggulan Presiden Jokowi di Korea Selatan

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun (Foto: fraksigolkar.or.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Mukhamad Misbakhun tampil sebagai pembicara dalam kuliah umum di sebuah kampus ternama di Korea Selatan.

Anggota DPR dari Partai Golkar ini mempresentasikan program-program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan kuliah di Keimyung University, Daegu, Korea Selatan, Jumat (25/5) kemarin.

Misbakhun medapat kepercayaan menyampaikan kuliah umum di hadapan sekitar 300-an mahasiswa pasca sarjana Keimyung University pada "General Lecture 2018 K-NICE Expert Invitation Forum for East Asia Entrepeneurship and Start Up in Indonesia", seperti dikutip melalui siaran persnya, diterima di Jakarta.

Politikus Golkar M Misbakhun
Politikus Golkar M Misbakhun (fraksigolkar.or.id)

Pada kuliah umum tersebut, Misbakhun menyampaikan makalah berjudul "Indonesia on Jokowi's Presidency Era" yang isinya menjelaskan program-program unggulan Presiden Joko Widodo, terutama di bidang sosial dan pengentasan kemiskinan.

Pada forum tersebut, Misbakhun menjelaskan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Ini adalah upaya-upaya besar Jokowi untuk mengatasi kemiskinan," kata Misbakhun yang menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris.

Politisi Partai Golkar yang dikenal banyak membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu menuturkan, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran Rp161,9 triliun dalam APBN 2018 untuk mengentaskan kemiskinan.

M Misbakhun
M Misbakhun anggota DPR (Foto: fraksigolkar.or.id)

Anggaran itu, kata dia, untuk membiayai berbagai program yang diarahkan pada 40 persen keluarga termiskin guna mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 71,5.

Menurut Misbakhun, anggaran pengentasan kemiskinan pada 2018 meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp158,4 triliun, sejalan dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat program perlindungan sosial.

Anggota Komisi XI itu menjelaskan, pada 2018, Pemerintah Indonesia menjalankan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Jumlah KPM itu meningkat signifikan, dibandingkan dengan tahun 2017 yakni 1,26 juta KPM," katanya.

Misbakhun
M Misbakhun dalma sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta (Foto: antaranews)

Misbakhun juga sebagaimana dilansir Antara menjelaskan, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu 6 juta KPM pada 2017, dan meningkat menjadi 10 juta KPM pada 2018.

"Penerima manfaat PKH juga menerima jaminan kesehatan dan biaya pendidikan," sebut dia.

Program sosial lainnya, kata dia, adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni memberikan pelayanan kepada 86,4 juta jiwa pada 2017, dan kemudian meningkat menjadi 92,4 juta jiwa pada 2018.

Sedangkan di bidang pendidikan, Pemerintah Indonesia memberikan program beasiswa kepada 17,9 juta siswa dan mahasiswa KIP dan ada juga beasiswa Bidik Misi.

"Program perlindungan sosial di era pemerintahan Presiden Jokowi merupakan upaya pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini terbukti efektif mengurangi kemiskinan," pungkas M Misbakhun.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Trump Batalkan Pertemuan, Korea Utara: Kami Apresiasi Keputusan Tegas Presiden

#Mukhamad Misbakhun #Presiden Jokowi #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Indonesia
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Framing negatif terhadap Pak Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Berita Foto
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia didampingi Sekjen Partai Golkar M Sarmudji dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar menyerahkan secara simbolis 610 ribu paket sembako di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Indonesia
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Kinerja Bahlil dan Wihaji menunjukkan bahwa kader Golkar tidak hanya berpengalaman dalam politik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Bagikan