Misbakhun Perkenalkan Progam Unggulan Presiden Jokowi di Korea Selatan

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 26 Mei 2018
Misbakhun Perkenalkan Progam Unggulan Presiden Jokowi di Korea Selatan

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun (Foto: fraksigolkar.or.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Mukhamad Misbakhun tampil sebagai pembicara dalam kuliah umum di sebuah kampus ternama di Korea Selatan.

Anggota DPR dari Partai Golkar ini mempresentasikan program-program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan kuliah di Keimyung University, Daegu, Korea Selatan, Jumat (25/5) kemarin.

Misbakhun medapat kepercayaan menyampaikan kuliah umum di hadapan sekitar 300-an mahasiswa pasca sarjana Keimyung University pada "General Lecture 2018 K-NICE Expert Invitation Forum for East Asia Entrepeneurship and Start Up in Indonesia", seperti dikutip melalui siaran persnya, diterima di Jakarta.

Politikus Golkar M Misbakhun
Politikus Golkar M Misbakhun (fraksigolkar.or.id)

Pada kuliah umum tersebut, Misbakhun menyampaikan makalah berjudul "Indonesia on Jokowi's Presidency Era" yang isinya menjelaskan program-program unggulan Presiden Joko Widodo, terutama di bidang sosial dan pengentasan kemiskinan.

Pada forum tersebut, Misbakhun menjelaskan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Ini adalah upaya-upaya besar Jokowi untuk mengatasi kemiskinan," kata Misbakhun yang menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris.

Politisi Partai Golkar yang dikenal banyak membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu menuturkan, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran Rp161,9 triliun dalam APBN 2018 untuk mengentaskan kemiskinan.

M Misbakhun
M Misbakhun anggota DPR (Foto: fraksigolkar.or.id)

Anggaran itu, kata dia, untuk membiayai berbagai program yang diarahkan pada 40 persen keluarga termiskin guna mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 71,5.

Menurut Misbakhun, anggaran pengentasan kemiskinan pada 2018 meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp158,4 triliun, sejalan dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat program perlindungan sosial.

Anggota Komisi XI itu menjelaskan, pada 2018, Pemerintah Indonesia menjalankan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Jumlah KPM itu meningkat signifikan, dibandingkan dengan tahun 2017 yakni 1,26 juta KPM," katanya.

Misbakhun
M Misbakhun dalma sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta (Foto: antaranews)

Misbakhun juga sebagaimana dilansir Antara menjelaskan, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu 6 juta KPM pada 2017, dan meningkat menjadi 10 juta KPM pada 2018.

"Penerima manfaat PKH juga menerima jaminan kesehatan dan biaya pendidikan," sebut dia.

Program sosial lainnya, kata dia, adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni memberikan pelayanan kepada 86,4 juta jiwa pada 2017, dan kemudian meningkat menjadi 92,4 juta jiwa pada 2018.

Sedangkan di bidang pendidikan, Pemerintah Indonesia memberikan program beasiswa kepada 17,9 juta siswa dan mahasiswa KIP dan ada juga beasiswa Bidik Misi.

"Program perlindungan sosial di era pemerintahan Presiden Jokowi merupakan upaya pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini terbukti efektif mengurangi kemiskinan," pungkas M Misbakhun.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Trump Batalkan Pertemuan, Korea Utara: Kami Apresiasi Keputusan Tegas Presiden

#Mukhamad Misbakhun #Presiden Jokowi #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Setelah 14 tahun berkarir di dunia bisnis, ia pun tertarik memasuki dunia politik
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Indonesia
Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar
Prasetyo meminta agar kebenaran dari isu tersebut ditanyakan langsung kepada pimpinan dan kader Partai Golkar.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar
Indonesia
DPD Jakarta Sebut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Sebagai Isu Liar
Adanya isu liar tersebut sebagai halusinasi politik dan hoaks belaka, karena Golkar masih tetap solid dari level atas sampai bawah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPD Jakarta Sebut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Sebagai Isu Liar
Indonesia
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Selain membahas strategi politik juga dibahas kesiapan kader untuk kembali maju pada periode mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Bagikan