Misbakhun Perkenalkan Progam Unggulan Presiden Jokowi di Korea Selatan

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 26 Mei 2018
Misbakhun Perkenalkan Progam Unggulan Presiden Jokowi di Korea Selatan

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun (Foto: fraksigolkar.or.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Mukhamad Misbakhun tampil sebagai pembicara dalam kuliah umum di sebuah kampus ternama di Korea Selatan.

Anggota DPR dari Partai Golkar ini mempresentasikan program-program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan kuliah di Keimyung University, Daegu, Korea Selatan, Jumat (25/5) kemarin.

Misbakhun medapat kepercayaan menyampaikan kuliah umum di hadapan sekitar 300-an mahasiswa pasca sarjana Keimyung University pada "General Lecture 2018 K-NICE Expert Invitation Forum for East Asia Entrepeneurship and Start Up in Indonesia", seperti dikutip melalui siaran persnya, diterima di Jakarta.

Politikus Golkar M Misbakhun
Politikus Golkar M Misbakhun (fraksigolkar.or.id)

Pada kuliah umum tersebut, Misbakhun menyampaikan makalah berjudul "Indonesia on Jokowi's Presidency Era" yang isinya menjelaskan program-program unggulan Presiden Joko Widodo, terutama di bidang sosial dan pengentasan kemiskinan.

Pada forum tersebut, Misbakhun menjelaskan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Ini adalah upaya-upaya besar Jokowi untuk mengatasi kemiskinan," kata Misbakhun yang menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris.

Politisi Partai Golkar yang dikenal banyak membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu menuturkan, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran Rp161,9 triliun dalam APBN 2018 untuk mengentaskan kemiskinan.

M Misbakhun
M Misbakhun anggota DPR (Foto: fraksigolkar.or.id)

Anggaran itu, kata dia, untuk membiayai berbagai program yang diarahkan pada 40 persen keluarga termiskin guna mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 71,5.

Menurut Misbakhun, anggaran pengentasan kemiskinan pada 2018 meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp158,4 triliun, sejalan dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat program perlindungan sosial.

Anggota Komisi XI itu menjelaskan, pada 2018, Pemerintah Indonesia menjalankan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Jumlah KPM itu meningkat signifikan, dibandingkan dengan tahun 2017 yakni 1,26 juta KPM," katanya.

Misbakhun
M Misbakhun dalma sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta (Foto: antaranews)

Misbakhun juga sebagaimana dilansir Antara menjelaskan, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu 6 juta KPM pada 2017, dan meningkat menjadi 10 juta KPM pada 2018.

"Penerima manfaat PKH juga menerima jaminan kesehatan dan biaya pendidikan," sebut dia.

Program sosial lainnya, kata dia, adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni memberikan pelayanan kepada 86,4 juta jiwa pada 2017, dan kemudian meningkat menjadi 92,4 juta jiwa pada 2018.

Sedangkan di bidang pendidikan, Pemerintah Indonesia memberikan program beasiswa kepada 17,9 juta siswa dan mahasiswa KIP dan ada juga beasiswa Bidik Misi.

"Program perlindungan sosial di era pemerintahan Presiden Jokowi merupakan upaya pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini terbukti efektif mengurangi kemiskinan," pungkas M Misbakhun.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Trump Batalkan Pertemuan, Korea Utara: Kami Apresiasi Keputusan Tegas Presiden

#Mukhamad Misbakhun #Presiden Jokowi #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Keluarga korban segera membawa Nus Kei ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT untuk mendapatkan pertolongan medis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 April 2026
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Indonesia
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Golkar meminta pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Pemilu. Hal itu dikarenakan Pemilu 2029 segera mendekati tahapan awal.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Partai Golkar angkat bicara soal isu reshuflle kabinet. Menurut Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan, bahwa hal itu merupakan wewenang Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Tingkatkan Kursi Golkar di DPR RI, Bahlil Lahadalia Pilih Jalur Caleg Papua Pemilu 2029
Orientasi Partai Golkar ke depan akan menitikberatkan pada hasil kerja nyata dan loyalitas para anggotanya
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 Februari 2026
Tingkatkan Kursi Golkar di DPR RI, Bahlil Lahadalia Pilih Jalur Caleg Papua Pemilu 2029
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bagikan