Eddy Flo
Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani didakwa memberikan keterangan palsu saat persidangan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik dengan mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan.
"Terdakwa Miryam S Haryani sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 pada Kemnterian Dalam Negeri atas nama terdakwa Irman dan terdakwa Sugiharto, dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Kresno Anto Wibowo, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/7).
Pemberian keterangan yang tidak benar itu, dengan cara mencabut semua keterangannya dalam BAP.
"Yaitu dengan sengaja memberikan keterangan dengan cara mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam BAP penyidikan yang menerangkan antara lain adanya penerimaan uang dari Sugiharto dengan alasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam oleh 3 orang penyidik KPK. Padahal alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar," ujar Kresno.
Pencabutan BAP itu terjadi dalam sidang pada Kamis, 23 Maret 2017 saat Miryam menjadi saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus dugaan korupsi KTP-el dalam ruang sidang pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat.
"Sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, terlebih dulu terdakwa bersumpah sesuai agama Kristen bahwa akan memberikan keterangan yang benar. Selanjutnya ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa mengenai keterangan yang pernah diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan sebagaimana tertuang dalam, BAP 1 Desember 2016, BAP tanggal 7 Desember 2016, BAP tanggal 14 Desember, dan BAP tanggal 24 Januari 2017 yang diparaf dan ditandatangi terdakwa," kata jaksa Kresno.
Saat ini, Miryam membenarkan paraf dan tanda tangannya yang ada dalam semua BAP, namun Miryam mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam BAP tersebut dengan alasan isinya tidak benar karena pada saat penyidikan telah ditekan akan diancam oleh 3 orang penyidik KPK yang memeriksanya.
Hakim kembali mengingatkan agar Miryam memberikan keterangan yang benar di persidangan karena sudah disumpah, selain itu menurut hakim keterangan Miryam dalam BAP sangat runut, sistematis, dan tidak mungkin bisa mengarang keterangan seperti itu sehingga kalau mencabut keterangan harus dengan alasan logis agar bisa diterima oleh hakim.
Hakim juga mengingatkan Miryam mengenai ancaman pidana penjara apabila memberikan keterangan yang tidak benar sebagai saksi. Namun, meski sudah diperingatkan hakim, Miryam tetap menerangkan bahwa dirinya telah ditekan dan diancam penyidik KPK saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, sehingga hakim memerintahkan penuntut umum agar pada sidang berikutnya menghadirkan 3 orang penyidik yang pernah memeriksa Miryam sebagai saksi verbal lisan yang akan dikonfrontir.(*)
Sumber: ANTARA
