Minta Pusat Kuliner Muara Karang Disetop, Ketua DPRD Ancam Tempuh Jalur Hukum

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 26 Agustus 2020
Minta Pusat Kuliner Muara Karang Disetop, Ketua DPRD Ancam Tempuh Jalur Hukum

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kedua kanan) saat meninjau pembangunan pusat kuliner Muara Karang. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bersama rombongan Fraksi PDIP DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan pusat kuliner di lahan zonasi ruang terbuka hijau (RTH) Muara Karang, Jakarta Utara, pada Rabu (26/8).

Dalam sidak itu, Prasetyo meminta anak perusahaan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) segera menghentikan proyek pembangunan pusat kuliner di atas lahan peruntukan jalur hijau.

Baca Juga:

PSI Minta Pemprov DKI Segel Proyek Pusat Kuliner Muara Karang

Menurutnya, keberadaan RTH sangat dibutuhkan untuk menjaga paru-paru kota sebesar 11 persen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Ruang.

“Kita ini perlu RTH, kita perlu Jakarta ruang terbuka hijau. Kita tidak mau itu berkurang lagi, kita mau cari di mana lagi di Jakarta, apalagi di tengah kota seperti ini. Jadi saya minta Pak Fauzi sebagai penanggung jawab JUP (Jakarta Utilitas Propertindo) dan Pak Wali Kota untuk dihentikan,” tegas Prasetyo di lokasi, Rabu (26/8).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah). (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah). (Foto: MP/Asropih)

Prasetyo menegaskan, bila PT JUP tidak mengindahkan imbauan tersebut, dirinya tak segan-segan untuk melapor masalah pembangunan pusat kuliner ini ke aparat kepolisian.

“Ini saya terakhir (ke sini), kalau tidak saya sendiri yang akan menjadi pelapor di Polda Metro Jaya nanti dengan data-data yang ada. Karena kalau dilihat di sini, UMKM lahan per meternya Rp64 juta, kalau seperti itu kan temuan-temuan, nah ini yang akan coba sampaikan,” ungkapnya.

Baca Juga:

Mantan Gubernur Minta Pemprov DKI Evaluasi Kawasan Pluit Dijadikan Pusat Kuliner

Di samping itu, Prasetyo menduga, izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) untuk pusat kuliner diduga disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

“Makanya saya ingin ini diluruskan, saya minta Direktorat JUP ini dihentikan. Ini negara hukum, kalau salah ya harus dibilang salah, jangan salah dibilang benar," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Lahan Pusat Kuliner di Pluit Jakut Dijual Pemprov DKI Rp60 Juta Per Meter

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Bagikan