Lahan Pusat Kuliner di Pluit Jakut Dijual Pemprov DKI Rp60 Juta Per Meter

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 06 Februari 2020
Lahan Pusat Kuliner di Pluit Jakut Dijual Pemprov DKI Rp60 Juta Per Meter

Kawasan pembangunan pusat kuliner di Pulit, Jakarta Utara. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah ikut mengomentari pembangunan kuliner di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara

Ima mengatakan, kawasan yang luas total lahannya 2,3 hektare itu dijualbelikan hingga Rp60 juta per meter persegi. Saat ini, kata Ima, lapak tersebut sudah mulai diperjualbelikan melalui marketing galery mereka.

Baca Juga:

PDIP Minta Anies Hentikan Pembangunan Pusat Kuliner Muara Karang

"Iya sudah mulai dijual. Karena di situ ada marketing galerry. Malah sudah marketing gallery yang dia jual satu meternya Rp60 juta," ujar Ima di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).

Padahal, PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) sebelumnya mengklaim ruko semi permanen hanya untuk menampung PKL yang berada di kawasan sekitar RTH. Selain itu, ruko diberikan secara gratis.

JUP menyebut bangunan kios akan dibuat semi permanen. Kemungkinan bukan jadi hak milik melainkan biaya sewa per meternya Rp60 juta sedangkan kontraknya mencapai 25 tahun.

Papan pembangunan kawasan pusat kuliner di Pluit. (Foto: MP/Asropih)
Papan nama proyek pembangunan kawasan pusat kuliner di Pluit. (Foto: MP/Asropih)

Untuk itu, Ima mempertanyakan kenapa di lahan RTH bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), meskipun dia tidak menuding ada permainan oknum tertentu.

"Ini yang kita pertanyakan kenapa pemprov bisa mengeluarkan izin. Izinnya itu di RTH. Itu di bawahnya kan ada tegangan tinggi, sutet. Jadi itu kan membahayakan. Kedua di jalur hijau, seperti enggak ada tempat lain yang harus dibangun. Ketiga masyarakat di sana juga menolak," papar Ida.

Baca Juga:

Fraksi PDIP Protes Lahan untuk RTH Dijadikan Pusat Kuliner oleh Pemprov DKI

Ima meminta agar lokasi tersebut dikembalikan sesuai peruntukannya yakni jalur hijau. Ia juga menyampaikan, ketika era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok lokasi tersebut dijadikan RTH, tapi Ahok cuti kampanye sehingga belum terlaksana.

"Dulu sempat beroperasi, tapi sempat disetop, 2018 itu distop total. Dihentikan karena alasannya di RTH. Perizinannya sudah keluar tapi kita tahan. Menurut cerita sebenarnya itu gak boleh didirikan, makanya kami mau telusuri ini. Terakhir mereka bilang stop, tapi malah di jalanin lagi," tutup mantan staff Ahok ini. (Aps)

Baca Juga:

Riza Patria Miliki Dua Keunggulan Utama untuk Terpilih Jadi Wagub DKI

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan