Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap para prajurit TNI dan Polri tak panik dengan adanya isu korupsi yang tengah menerpa PT Asabri. Menurut Mahfud, negara menjamin untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun dan sebagainya, masih stabil.
Mahfud mengatakan, isu Asabri yang muncul saat ini adalah adanya dugaan ketidakberesan atau korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.
Baca Juga:
Apalagi, kata dia, sudah ramai diberitakan oleh media bahwa di Asabri terjadi penurunan nilai aset yang diduga karena salah kelola.
Namun kata dia, para prajurit TNI dan Polri tak perlu khawatir dengan hal tersebut.
"Artinya dari dana yang melorot jauh itu, sisanya masih menjamin mereka dan ini akan diselesaikan secara baik," kata dia, Kamis (16/1)
Penyelesaian secara baik itu, kata Mahfud, akan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.
Jika ada persoalan hukum, menurut Mahfud, kasus ini akan ditangani kepolisian. Mahfud mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Polri.
Mahfud mengatakan, saat ini Polri memiliki anggota 600.000 orang yang masuk ke dalam jaminan Asabri. Sementara itu, ada 350.00 anggota TNI yang terdata di Asabri.
"Jadi sekarang akan ditangani, jangan khawatir semua akan berjalan sesuai aturan," kata dia.
"Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi dan tidak ada seorang pun yang menuduh korupsi. Harus fair. Oleh sebab itu kita biarkan hukum berjalan," ucap Mahfud.
Ia menyerahkan penanganan proses hukum itu ke Polri. Dia mengatakan, untuk urusan benar atau salah akan menyerahkannya ke mekanisme hukum.
"Dan secara baik hukum akan berjalan, kalau itu ada, kalau urusan benar atau salah prosedur biar hukum yang berjalan dan saya akan bicara dengan Polri, karena ini Polri yang menangani," katanya.
Mahfud sendiri baru saja bertemu Menteri BUMN Erick Thohir untuk meminta laporan kondisi Asabri. Dari laporan itu, Mahfud bilang, kondisi Asabri masih stabil.
"Jadi begini kesimpulannya para prajurit TNI Polri tidak usah gundah, negara menjamin atau negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun masih stabil," katanya.
Untuk penurunan nilai aset akan diselesaikan oleh Mentari Keuangan dan Menteri BUMN.
"Artinya dari dana yang melorot jauh itu sisanya menjamin mereka dan ini akan diselesaikan secara baik, tentu Menteri BUMN dan Menteri Keuangan," katanya.
Sementara, PT Asabri (Persero) membantah tuduhan dugaan korupsi yang sempat dilayangkan kepada perusahaan pelat merah itu. Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja menegaskan uang yang dikelola Asabri tidak dikorupsi.
"Saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri Aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi," ujar Sonny
Ia mengecam pihak-pihak yang selama ini menuduh asuransi pelat merah ini terlibat korupsi.
"Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri harap menggunakan cara dan fakta yang sudah terverifikasi. Hentikan pendapat, pembicaraan yang cenderung tendensius dan menjurus negatif yang mengakibatkan kegaduhan," katanya.
Baca Juga:
FKPPI Desak Kasus Jiwasraya dan Asabri Diselesaikan Lewat Jalur Politik
Sonny bahkan tak segan melayangkan ultimatum kepada pihak-pihak tersebut bila terus-menerus memberikan pernyataan yang tak sesuai fakta valid.
"Jika hal ini terus berlangsung maka, dengan sangat menyesal, saya akan membawanya ke jalur hukum," pungkas Sonny.
Sebagaimana diketahui, Asabri mulai jadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyebut ada dugaan korupsi Rp10 triliun di tubuh PT Asabri.
Semenjak itu, sejumlah permasalahan pada asuransi yang mengelola dana anggota TNI ini pun perlahan muncul ke permukaan. Masalah tersebut salah satunya terkait pengelolaan investasi.
Asabri disinyalir punya masalah yang sama dengan Jiwasraya, yakni masalah investasi di saham gorengan seperti di PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Sido Mulyo Tbk (SDMU), dan PT Hanson International Tbk (MYRX). (Knu)
Baca Juga:
