Minta Keadilan, Korban Novel Baswedan Menangis ke Jaksa Agung

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 03 Januari 2019
Minta Keadilan, Korban Novel Baswedan Menangis ke Jaksa Agung

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (tengah). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Novel Baswedan saat menjadi Kasat Reskrim di Polres Bengkulu tahun 2004 kembali diungkit. Korban penembakan Novel Baswedan berharap mendapat keadilan.

Mereka mendatangi gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Kamis (3/1), dan meminta kepada Jaksa Agung HM Prasetyo membuka kembali kasus tersebut dan segera menindaklanjutinya.

"Kami meminta kepada Jaksa Agung HM Prasetyo untuk bertanggung jawab atas apa terjadi pada kasus kami. Kami meminta kepada Kejagung untuk segera menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas korban dugaan tindak kekerasan oleh Novel Baswedan, Irwasyah Siregar.

Teatrikal penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan saat melakukan aksi damai di halaman gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/9). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Teatrikal penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan saat melakukan aksi damai di halaman gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/9). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Lebih lanjut, Irwasyah menuding Novel Baswedan adalah mafia. Ia menilai Novel adalah penjahat dan bukan sosok yang kebal hukum.

Pihaknya akan terus menyuarakan kasus tersebut agar publik melihat apa yang terjadi kepada mereka.

"Kami akan menyampaikan hal ini kepada Presiden jika Kejagung tidak merespon aksi kami dan kami akan terus melakukan aksi pembentangan spanduk ini sampai kasus ini dibuka kembali," katanya.

Sementara itu, korban lainnya Dedi Muryadi juga meminta keadilan atas kasus yang menimpanya. Pihak Dedi pun berharap kasus tersebut bisa berjalan dan dibuka sesuai hukum yang berlaku.

"Tidak ada seorang pun yang kebal hukum di muka bumi ini, khususnya Indonesia," ucapnya.

Pada sisi lain, koordinator massa mengatasnamakan Forum Rakyat Bengkulu untuk Keadilan (FRBK) Riki yang ikut mendampingi korban mengaku kedatangannya ingin menanyakan kepada Kejagung terkait kasus Novel.

Karena, kata dia, menurut keputusan pengadilan itu berkas sudah P21, tetapi sehari sebelumnya ada pihak kejaksaan yang mengambil berkas tersebut. Namun, sampai detik ini tidak dikembalikan lagi.

"Penegakan hukum harus berjalan. Kami tak peduli siapa Novel. Jika ini dibiarkan mangkrak, maka hukum itu akan cacat," ujarnya.

Maka itu, kata dia, pihaknya mendesak agar kasus ini dibuka kembali dan disidangkan agar kasus ini bisa digelar di Pengadilan Bengkulu karena saat itu Novel masih menjadi Kasat Bengkulu. Terlebih korban sendiri adalah warga Bengkulu.

"Kami bingung kenapa Novel ini seperti Malaikat. Ketika dia terkena kasus penyiraman air keras seolah dia adalah pihak paling dirugikan. Tetapi dalam perjalanan masa lalunya, dia punya kesalahan. Maka itu, sangat penting proses ini bisa dibuka kembali agar jelas," tuturnya.

#KPK #Novel Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK menduga Ketua DPP PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menerima aliran uang suap proyek ijon di Bekasi. Ia telah diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Bekasi.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
Indonesia
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Indonesia
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Ono enggan membeberkan lebih jauh soal nominal maupun sumber aliran dana tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Indonesia
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
KPK memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Tujuh pejabat teknis juga diperiksa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
KPK menggeledah kantor PT Wanatiara Persada terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak KPP Madya Jakarta Utara dan menyita dokumen serta barang elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Indonesia
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK belum menahan tersangka kasus korupsi dana CSR BI dan OJK. MAKI menilai KPK tidak serius dan berencana melayangkan somasi serta melapor ke Dewas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
Indonesia
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Membersihkan oknum justru menguatkan pondasi negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Bagikan