Andika Pratama
MerahPutih.com - Kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat, Mike Pompeo ke Indonesia menuai kritikan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.
Duta besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian mengatakan, Amerika telah melakukan serangan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok dan memprovokasi hubungan negaranya dengan Indonesia.
"Serta telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. Tiongkok menentang keras hal ini," jelas Xiao dalam keteranganya, Jumat (30/10).
Baca Juga
Ia menambahkan, tindakan dan pernyataan keliru Pompeo belakangan ini telah semakin menyingkapkan intensi buruk AS, sekaligus menggarisbawahi adanya problem serius di dalam internal AS sendiri. Xiao menganggap, AS adalah provokator "Perang Dingin Baru".
Tiongkok berkomitmen untuk membangun kerja sama bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Tiongkok juga berkomitmen untuk tidak mengekspor ideologinya ataupun mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Namun AS dinilai Xiao justru meluncurkan apa yang disebut "Perang Dingin Baru", memprovokasi pertentangan ideologi, dan membangkitkan "revolusi berwarna" di berbagai belahan dunia.
"AS juga secara brutal mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, bahkan tidak segan menggunakan perang dan mendatangkan malapetaka bagi dunia," ungkap Xiao.
Ia menambahkan, AS dinilai sebagai penyebar super "virus politik". Tiongkok berpegang pada prinsip "rakyat dan keselamatan jiwa adalah prioritas utama" dalam melakukan upaya pengendalian dan pencegahan pandemi COVID-19 yang ilmiah dan efektif, dengan cara yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab.
Tiongkok juga gencar menggalang kerja sama internasional untuk menangani pandemi, serta aktif membangun komunitas kesehatan umat manusia.
"Sementara itu, para politisi AS menjalankan kebijakan "kepentingan politik sendiri adalah prioritas utama", telah meremehkan pandemi dan mengabaikan sains, sehingga mengakibatkan penyebaran wabah yang lepas kendali dan mendatangkan penderitaan bagi rakyat tidak berdosa," imbuh Xiao.
Xiao juga berpandangan, AS menghambat bagi kerja sama dan keterbukaan dunia. Inisiatif "Belt and Road" yang diprakarsai Tiongkok bertujuan untuk mewujudkan keuntungan bagi semua pihak, dengan berlandaskan pada prinsip "konsultasi bersama, pembangunan bersama, dan berbagi manfaat bersama", keterbukaan, inklusivitas, dan transparansi.
Inisiatif ini telah mendapat tanggapan dan dukungan dari seratus lebih negara dan organisasi internasional.
"Banyak proyek dalam insiatif ini, misalnya Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, telah membawa manfaat nyata bagi negara-negara yang terlibat, termasuk Indonesia. Sebaliknya, pemerintah AS menjalankan prinsip "America First", melakukan proteksionisme perdagangan dan perundungan perdagangan, serta membelokkan rantai industri global," terang Xiao.
Xiao meyakini, AS adalah faktor paling berbahaya bagi perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Laut Tiongkok Selatan merupakan rumah bersama bagi negara-negara di kawasan.
Tiongkok telah bekerja sama dengan negara-negara di kawasan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, mendorong kerja sama dan perkembangan, serta menyelesaikan pertikaian dengan sebaik-baiknya melalui konsultasi dan negosiasi bersahabat.
"Sedangkan AS, demi kepentingan hegemoni maritimnya, justru tidak pernah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tetapi malah bertingkah sebagai pembela UNCLOS," papar dia.
Xiao meminta, sejumlah politisi AS harus menghentikan kebijakan keliru yang bermusuhan terhadap Tiongkok.
Mereka juga harus berhenti memprovokasi dan mengintervensi hubungan kerja sama bersahabat antara Tiongkok dengan negara-negara lain di kawasan, berhenti mengganggu perdamaian dan stabilitas regional, serta berhenti menginjak-injak keadilan internasional.
"Kalau tidak, semua upaya mereka itu hanya akan berakhir dengan kegagalan total," tutur Xiao seraya mengkritisi peran AS lainnya baik di bidang ekonomi hingga isu rasial.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyebut Partai Komunis Tiongkok sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kebebasan beragama di masa depan.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi berpidato di depan perwakilan ormas Islam di Indonesia pada forum yang digelar oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Kamis (29/10).
Pompeo awalnya meminta kepada seluruh pemimpin agama untuk terus membela hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama. Sebab, pemerintahan di dunia ini yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.
Ia mencontohkan pelanggaran yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya dan pemerintah Iran terhadap para kelompok minoritas di negara tersebut. Meski demikian, Pompeo menegaskan bahwa ancaman terbesar terhadap kebebasan beragama dari semua itu datang dari Partai Komunis Tiongkok.
"Tapi fakta ancaman paling besar terhadap kebebasan beragama adalah tekanan Partai Komunis China terhadap semua orang dari kelompok agama," kata Pompeo.
Pompeo menilai Partai Komunis Tiongkok yang berlandaskan ateisme telah menekan semua golongan masyarakat dari agama apapun selama ini. Baik Islam, Kristen, Budha dan agama lainnya.
Ia mencontohkan bahwa Partai Komunis Tiongkok ingin meyakinkan kepada dunia bahwa tindakan brutal yang selama ini dilakukan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang merupakan langkah anti-terorisme dan pengentasan kemiskinan.
"Tapi kita semua tahu, bahwa tidak ada penanggulangan terorisme yang membenarkan dan memaksa Muslim di Uighur yang memakan babi selama bulan Ramadan," kata dia.
Pompeo juga menilai Partai Komunis Tiongkok telah mengambil banyak anak-anak Muslim Uighur dari orang tuanya selama ini. Menurutnya, hal itu bukan termasuk dalam program pengentasan kemiskinan.
Pompeo lalu mengatakan banyak pejabat Partai Komunis Tiongkok yang mencoba meyakinkan Indonesia untuk berpaling dari kejadian brutal tersebut.
Baca Juga
Menurutnya, pejabat-pejabat Partai Komunis Tiongkok banyak membelokkan narasi dengan memperlihatkan kehidupan di Uighur menjadi lebih modern dan sejahtera.
"Lihat ke dalam hati anda, lihat fakta, dengarkan kisah para penyintas dan keluarga mereka," kata dia. (Knu)
