Alwan Ridha Ramdani
Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10). Pertemuan ini untuk menegaskan kemitraan antara Indonesia-Amerika Serikat.
"Indonesia menginginkan Amerika sebagai true friend of Indonesia, tapi hal ini tidak bisa take it for granted," ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam konferensi pers virtual seusai mendampingi Presiden menerima Menlu AS di Bogor, Kamis.
Presiden Jokowi menyatakan, kemitraan Indonesia-AS harus dipelihara, dan untuk memelihara kemitraan tersebut, diperlukan upaya serius, pemahaman satu sama lain, serta upaya menunjukkan kerja sama konkret termasuk di antaranya kerja sama ekonomi.
Baca Juga:
Seminggu Jelang Pilpres AS, 66 Juta Warga Telah Memilih
"Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerja sama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan GSP facilities kepada Indonesia," beber Menlu.
Selain itu, kata Menlu, Presiden Jokowi menginginkan agar kerjasama pertahanan dengan Amerika serikat meningkat dan presiden ingin melihat Amerika memahami kepentingan negara berkembang serta kepentingan negara-negara muslim
"Indonesia mengimbau Amerika Serikat juga memahami Asia Tenggara dan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara mewujudkan perdamaian stabilitas dan kerja sama di kawasan," ujarnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo menginginkan peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), salah satu caranya dengan memperoleh perpanjangan fasilitas tarif preferensial umum (Generalized System of Preferences/GSP) dari AS, yang bermanfaat untuk perekonomian kedua negara.
“Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerja sama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan GSP kepada Indonesia,” ujar Menlu.
Fasilitas GSP merupakan program unilateral AS yang memberikan keringanan tarif bea masuk untuk negara eksportir ke pasar AS. Indonesia mendapatkan fasilitas GSP pada 3.572 pos tarif.
Akan tetapi sejak 2018, dalam Federal Register Vol. 83 per 27 April 2018, AS masih meninjau ulang eligibilitas Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya untuk mendapatkan perpanjangan fasilitas tersebut.
Dalam proses peninjauan itu, AS diketahui sudah mencabut fasilitas bagi negara-negara lain seperti India dan Indonesia sampai saat ini masih berupaya mendapatkan fasilitas perpanjangan GSP, agar meningkatkan kerja sama bisnis bagi kedua negara.
Baca Juga:
Prancis dan Jerman Kembali Berlakukan Lockdown
