Meski Resmi Jadi Tahanan KPK, Pimpinan DPR Ini Masiih Terima Gaji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
MerahPutih.com - Taufik Kurniawan belum mengundurkan diri atau masih menjabat sebagai wakil ketua DPR, meski sudah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, Taufik masih menerima gaji sebagai pimpinan DPR.
Sekjen DPR Indra Iskandar menegaskan elite Partai Amanat Nasional (PAN) itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR nonaktif. Pasalnya, hingga saat ini belum ada pergantian Taufik sebagai pimpinan DPR.
Menurut Indra, berdasarkan tata tertib (Tatib) terdapat empat kriteria untuk mengganti seorang anggota DPR. Pertama, karena terjerat kasus hukum yang sudah inkrach.
Kedua, karena mengundurkan diri. Kemudian yang ketiga karena dipanggil Allah SWT.
"Saya kira hal itu. Selagi beliau belum mengundurkan diri, aturan di tatibnya memang itu beliau masih tercatat," kata Indra, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/2).
Meski sudah menjadi tahanan KPK, kata Indra, tidak ada yang dilanggar terkait posisi Taufik Kurniawan di DPR. Hal itu sepanjang status hukum Taufik masih belum inkrach.
"Ya, aturan tatib bunyinya begitu. Kecuali karena beliau ingin mundur," imbuhnya.
Dalam kasus ini KPK menetapkan Taufik Kurinawan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari mantan Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad.
Uang diberikan karena Taufik membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik sebesar Rp100 miliar di APBN. Penetapan tersangka pada Taufik merupakan pengembangan perkara dari kasus Yahya Fuad.
Atas perbuatannya, Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
Bagikan
Berita Terkait
KPK Tolak Umbar Hasil Validasi Dugaan LMKN Tahan Royalti Rp14 M ke Publik
Mantan Penyidik Soroti Hubungan KPK dan Kejaksaan Berpotensi Memanas, Publik yang akan Dirugikan
KPK Akui Ada Perbedaan Pandangan soal Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji
Antusias Anak-anak Ikuti Khitanan Massal Peringatan Hari Bhakti KPK
Kasus Dugaan Suap Bupati Bekasi, KPK Buka Peluang Panggil Rieke Diah Pitaloka
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
KPK Tidak Hanya Dalami Perbuatan Melawan Hukum Saja, Aliran Dana Iklan Bank BJB Juga Diusut
Siap Terapkan KUHP dan KUHAP Baru, KPK: Wajib Ditaati dan Dilaksanakan Setelah Disahkan
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara, 15 Saksi Diperiksa
Lakukan Tes Urin, Tahanan KPK Bebas Narkoba