Menteri HAM Pigai Ngaku Tidak Punya Program 100 Hari Kerja

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi (HAM) Natalius Pigai menyatakan kementeriannya tidak memiliki program 100 hari kerja. Ia menyebut, programnya tak terbatas hanya 100 hari kerja melainkan selama 5 tahun ke depan.

"Bapak ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari," kata Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Baca juga:

Raker Perdana Menteri HAM Natalius Pigai dengan Komisi XIII DPR Bahas Anggaran Rp20 T

Kementerian HAM, kata Pigai, memiliki program emergency condition. Dijelaskannya, program ini untuk membangun rakyat bangsa dan negera selama lima tahun kalau dipertahankan.

"Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi, organisasi dan pembangunan organisasi maka saya sudah selesai 7 hari pak, nanti kalau setelah itu 101 diam pak, enggak ada yang kerja," ungkapnya.

Baca juga:

Komnas HAM Usulkan 4 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Ada RUU PPRT dan TPPO

Karena itu, mantan Komisioner Komnas HAM ini menyampaikan ia akan menempatkan lima tahun ke depan sebagai kondisi emergensi.

"Karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami," tutup Pigai. (Pon)